Sukamto Minta Pemko Medan Validasi Ulang Penerima Bansos

Kitakini.news - Anggota DPRD Medan Sukamto minta Pemko Medan memvalidasi data warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Baca Juga:

• Eko Afrianta Ungkap Dugaan KKN di PUD Pasar: Jual Kios, Pungli, hingga Pegawai 'Siluman'
• DPRD Medan Soroti Dugaan Penimbunan Anak Sungai di Belawan, Desak Tindakan Tegas
• Komisi 4 DPRD Medan Siap Tindak Lanjuti Pelanggaran Pembangunan di Pulo Brayan

Melalui operator Kelurahan kiranya bekerjasama dengan tenaga pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH) melakukan verifikasi ulang supaya Bansos tepat sasaran.

"Banyak warga yang tergolong mampu ekonominya tetapi masih mendapat Bansos. Sementara masih banyak warga miskin tidak mendapat bantuan. Intinya bantuan penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran," katanya, Senin (12/8/2024).

sukamto menyebut, setiap melakukan Sosper sangat banyak menerima keluhan dari masyarakat miskin belum pernah mendapat Bansos. Sementara warga yang lebih kaya selalu mendapat berbagai jenis bantuan.

"Akhirnya warga menuding oknum Kepling melakukan pilih kasih mendaftarkan warganya sebagai penerima manfaat," tuturnya.

Diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Perda terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Di BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan di BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik. Selain itu juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan, berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Bahkan, di Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari PAD.

Sedangkan dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Hadir saat sosialisasi perwakilan OPD Pemko Medan, Dinas Sosial Supriadi, perwakilan Puskesmas Lilis Aritonang, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.