Tenaga Ahli Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut Periode 2024-2029 Harus S3

Kitakini.news - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengusulkan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Zulkifli agar merekrut tenaga ahli (TA) pimpinan dan anggota dewan serta alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029 yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 (Doktoral) atau minimal S2 (Magister) yang sudah berpengalaman, untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga legislatif.

Baca Juga:

• Sutarto: Tak Boleh Ada Lagi Ada Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan
• Banjir Bandang Terjang Barus, Rahmansyah Minta Effendi Pohan Perintahkan Dinas PUPR Turun ke Lokasi
• RSU Indrapura Terbengkalai, Yahdi Khoir Minta Bupati Manfaatkan Maksimal

Usulan itu disampaikan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra HM Subandi SH didampingi anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ir Loso Mena kepada wartawan, Kamis (19/9/2024) di DPRD Sumut disela-sela kegiatan "Sosialisasi Keuangan, Hak dan Administrasi Anggota DPRD Sumut Periode 2024-2029 yang digelar di Aula gedung dewan.

Tenaga ahli dengan latar belakang akademis yang kuat memiliki kemampuan analisis dan pemahaman mendalam tentang bidang yang menjadi fokus kerja DPRD, seperti hukum, ekonomi, sosial dan politik, sehingga jenjang pendidikan tenaga ahli ini harus S3 atau minimal S2 yang sudah berpengalaman," tandas Subandi.

Dengan jenjang pendidikan S3 tersebut, ujar anggota dewan Dapil Deliserdang ini, akan mampu melakukan penelitian, kajian dan analisis yang mendalam terkait isu-isu kebijakan yang kompleks, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi anggota DPRD untuk mengambil keputusan.

"Bagaimana nantinya lembaga legislatif ini, kalau tenaga ahli tidak memiliki keahlian yang mumpuni. Tentunya produk Perda maupun aturan lainnya yang disahkan dewan akan amburadul. Ini harus kita sepakati, agar tenaga ahli harus berpendidikan S3," tandas Subandi.

Menurutnya, tenaga ahli dengan latarbelakang pendidikan yang tinggi dipastikan dapat membantu dalam proses penyusunan Perda yang lebih komprehensif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan data serta fakta yang valid.

"Kita harus mengimbangi eksekutif, sebab Isu-isu yang dihadapi pemerintahan daerah semakin kompleks, mulai dari pembangunan ekonomi, sosial, hingga penanganan lingkungan. Dengan kualifikasi akademis yang tinggi, tenaga ahli mampu memahami dan memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut secara lebih efektif," ujarnya.

Sementara itu, Loso Mena juga sangat sependapat, agar tenaga ahli dewan memiliki gelar yang tinggi, berwawasan inovatif, serta memiliki akses terhadap perkembangan terbaru dalam teori dan praktik di bidang keilmuan, sehingga memungkinkan mereka untuk menawarkan perspektif dan solusi yang inovatif dan mutakhir.

Dengan demikian, ujar Subandi dan Loso Mena, tenaga ahli dengan kualifikasi S3 atau minimal S2 yang sudah berpengalaman, dipastikan dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Seperti diketahui, tenaga ahli di DPRD Sumut jumlahnya mencapai 40 orang lebih yang bertugas di pimpinan dewan, pimpinan fraksi, komisi, Bapemperda, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan lainnya, dengan honor Rp6.000.000 hingga Rp7.500.000/bulan. (**)