Salmon Sagala Dukung Usulan Mahfud MD Bentuk Pengadilan Khusus Tanah

Kitakini.news – Usulan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD untuk membentuk pengadilan khusus tanah, guna menuntaskan kasus-kasus tanah di Indonesia yang semakin hari semakin "menggurita", sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat didukung oleh Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Salmon Sumihar Sagala.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

“Saya setuju dan mendukung jika pemerintah membentuk Pengadilan Khusus Tanah untuk menuntaskan kasus-kasus tanah di Indonesia. Sebab, dengan adanya pengadilan khusus ini bisa mengejar para mafia tanah yang selama ini merampas tanah-tanah rakyat," tegas Salmon kepada wartawan melalui sambungan seluler di Medan, Sabtu (21/1/2023).

Hal ini dikatakan Salmon merespon usulan Menko Polhukam Mahfud MD terkait kemungkinan Indonesia memerlukan Pengadilan Khusus Tanah, mengingat banyaknya persoalan tentang sengketa tanah di Indonesia.

"Kemarin ada beberapa kali rapat di sidang kabinet, ya kita mencoba 'mengintrodusir' mungkin kita perlu pengadilan tanah, yang hukum acaranya, eksekusinya, inkrahnya dan sebagainya itu berbeda dengan hukum biasa. Mungkin, mungkin," ujar Mahfud saat membuka rapat pembahasan konflik pertanahan.

Dengan adanya Pengadilan Khusus Tanah ini nantinya, tegas Salmon, para mafia tanah yang selama ini "menguasai" tanah rakyat maupun tanah pengusaha bisa dijerat secara hukum, sehingga kelompok "pengacau" tanah ini bisa berangsur-angsur terkikis habis.

"Kita menyakini, melalui Pengadilan Khusus Tanah ini cara yang paling jitu untuk menyikat habis mafia tanah," ujar Salmon seraya berharap semakin cepat dibentuk Pengadilan Khusus Tanah ini semakin baik, demi penyelamatan tanah-tanah rakyat.

Masih kata Salmon, bahwa selama ini instansi penegakan hukum kelihatannya masih kurang gregetnya memberangus mafia tanah di Indonesia khususnya Sumut.

Padahal, lanjutnya, setiap ada pergantian Menteri ATR/Kepala BPN slogannya tetap berkutat terhadap pemberantasan mafia tanah.

"Tapi faktanya, sampai saat ini kelompok mafia tanah masih kuat menguasai tanah-tanah rakyat," cetusnya sembari menegaskan, cara melawan mafia tanah hanya dengan membentuk Pengadilan Khusus Tanah yang tugasnya fokus menyelesaikan konflik tanah di Indonesia.

Redaksi