Mantan Kapolres Nias Jadi Bacaleg Pertama Daftar ke Partai Hanura Untuk Dapil Sumut VIII

Kitakini.news – Mantan Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua SH MH mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) pertama untuk daerah pemilihan Sumatera Utara (Dapil Sumut) VIII meliputi Kapulauan Nias, yang akan “Bertarung” di kancah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut).

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Bazawato mendaftarkan diri ke Kantor DPD Partai Hanura Sumut Jalan Sei Besitang Medan, Kamis (19/1/2023) diterima langsung Ketua Partai Hanura Sumut El Adrian Shah SE didampingi Bendahara Syaiful Amri Sambas S.Sos.

Pada kesempatan itu, El Adrian Shah mengatakan bahwa mantan Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua merupakan Bacaleg pertama yang mendaftar ke Partai Hanura Sumut dari Dapil SumutVIII meliputi Kepulauan Nias.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Zebua yang telah mendaftarkan diri untuk maju sebagai Caleg di Pemilu 2024 mendatang. Beliau (Bazawato Zebua,red) adalah sosok yang memiliki kapasitas yang mumpuni dan pengalaman serta diterima masyarakat. Sehingga layak untuk maju sebagai Bacaleg DPRD Sumut dari Dapil Sumut VIII. Semoga saat Pemilu 2024 mendatang, beliau berhasil duduk dikursi legislatif,” ucapnya.

Sementara itu kepada wartawan, Bazawato mengatakan bahwa dirinya memilih menjadi Bacaleg dan maju di Pemilu 2024 mendatang didasari dengan keinginan membangun Kepulauan Nias yang merupakan tanah kelahirannya.

“Saya memberanikan diri mendaftar sebagai Bacaleg dari Partai Hanura untuk Pemilu 2024 mendatang, karena saya ingin membangun daerah dengan visi misi yang fokus pada sektor pariwisata, perikanan-kelautan dan ketahanan pangan (Ketapang),” ujarnya.

Bazawato menjelaskan bahwa selama ini perhatian pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota belum maksimal untuk memajukan Kepulauan Nias. Padahal daerah ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat luar biasa.

Maka dari itu, lanjut Bazawato, dirinya mendorong pemerintah memberikan perhatian maksimal kepada 5 kabupaten/kota di Kepualauan Nias, Sumatera Utara. Sebab, hingga saat ini daerah beserta masyarakatnya masih jauh dari sentuhan pembangunan dan peningkatan perekonomian.

“Lima kabupaten/kota di Pulau Nias itu banyak memiliki sumber daya alam (SDA) yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemajuan daerah. Seperti sektor pariwisata, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan (Ketapang),” ujarnya.

Menurut Bazawato, intervensi Pemerintah Pusat pada 4 sektor tersebut sangat dibutuhkan, agar percepatan pembangunan infrastruktur pendukung sekaligus kelengkapan sarana-prasarana sektor pariwisata, kelautan dan perikanan serta Ketapang bisa terealisasi.

Bazawato mengungkapkan, saat berkunjung ke Pulau Nias, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah mengatakan bahwa pariwisata, perikanan dan kelautan di daerah tersebut memiliki potensi untuk dijadikan skala prioritas untuk dikembangkan.

Akan tetapi, sambung Mantan Kapolres Nias ini, statemen Jokowi tersebut belum diterjemahkan oleh pemerintah baik Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota kedalam program skala prioritas . sehingga 5 kabupaten/kota di Pulau Nias sampai saat ini masih seperti yang dulu.

“Belum terlihat ada wajah perubahan disektor pariwisata, perikanan dan kelautan serta Ketapang di Pulau Nias. Di sektor perikanan dan kelautan misalnya, para nelayan tradisional disana (Pulau Nias,red) sehabis pulang melaut, masih mengikat perahu atau sampannya dibatang pohon kelapa yang ada di bibir pantai. Kemudian, hasil yang ditangkap juga hanya cukup untuk makan saja. Ini sangat miris kita melihatnya,” papar Bazawato yang juga pernah menjabat sebagai Kabag Pengendalian program dan anggaran Biro Rena Polda Sumut.

Oleh karena itu, tambah Bazawato, untuk mensejahterakan para nelayan tradisional di Pulau Nias, pemerintah harus membangun infrastruktur dikawasan bibir pantai sebagai tempat bersandar perahu atau sampan nelayan.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga memberikan sarana seperti perahu yang sesuai dengan letak geografis laut Pulau Nias dan alat tangkap ikan yang modern. Sehingga para nelayan bersemangat untuk ke laut dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Kemudian, tambah Bazawato, pemerintah juga harus membuat pilot projek seperti penyuluhan dan pelatihan bagi para nelayan, petani dan masyarakat yang berada dikawasan daerah pariwisata. Hal ini dinilai sangat perlu, sebab bisa menambah pengetahuan dan keahlian mereka dibidang masing-masing.

Sehingga ketika nantinya pemerintah benar-benar merealisasikan program skala prioritas di Kepulauan Nias, maka masyarakat disana sudah siap menyambut dan menjalankan program kemajuan untuk daerah beserta warga di Pulau Nias.

“Pilot projek seperti memberikan penyuluhan, pelatihan dan studi banding nelayan, petani dan masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata itu sangat penting dan harus dilakukan. Sebab, dengan adanya pelatihan dan studi banding, mereka bisa memahami dan melihat langsung bagaimana menjadi petani, nelayan yang sukses. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di daerah wisata. Mereka bisa memahami bagaimana dalam menyambut dan memberikan pelayanan kepada wisatawan lokal maupun mancangeara,” bebernya.

Dengan diberikannya pelatihan dan studi banding ini, sambung Bazawato, para nelayan, petani dan masyarakat di daerah wisata sudah siap dalam menjalankan profesi masing-masing.

“Karena mereka tahu ilmunya. Sudah melihat langsung bagaimana cara ataupun trik bekerjanya. Dengan demikian, kesejahteraan akan datang kepada nelayan, petani dan masyarakat yang ada di daerah wisata,” ucapnya. 

Selain itu, masih kata Bazawato, dengan adanya pilot projek ini, para nelayan, petani tentunya lebih terperhatikan dan kesejahteraannya pun juga terjamin,” imbuh mantan Kabag Pembinaan Ops Dit Narkoba Polda Sumut ini.

Sementara itu untuk sektor ketahanan pangan, masih kata Bazawato, Pulau Nias sampai saat ini juga belum mandiri. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan pokok seperti sayuran, cabai dan lainnya kecuali kelapa dan pisang masih didatangkan dari beberapa daerah di Sumut, seperti Sibolga, Humbang Hasundutan maupun Kabupaten Aceh Singkil.

“Kondisi ini juga sangat miris kita melihatnya, kebutuhan pokok dari hasil pertanian harus didatangkan dari daerah lain. Padahal, lahan pertanian di Kepulauan Nias tidak kalah dengan daerah lain,” cetusnya.

Menurut Bazawato, kondisi disebabkan hasil pertanian yang dijual oleh para petani di Pulau Nias sangat murah dan juga disebabkan kelangkaan pupuk subsidi yang sampai sekarang sulit didapat. Sehingga membuat hasil pertanian tidak maksimal.

“Itulah yang membuat harga jual pertanian di Nias anjlok. Sudah 2 tahun lebih pupuk subsidi sulit didapat. Padahal pemerintah melalui PUSRI telah memetakan pendistribusian dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias. Bagaiman para petani bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Inilah yang membuat para petani kita disana menjadi tidak semangat untuk berkreatifitas dalam pertanian,” tandasnya.

“Kalau tidak ada intervensi Pemerintah Pusat untuk membenahi kondisi pariwisata, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan di Pulau Nias, maka yakinlah daerah tersebut sulit untuk maju. Maka dari itu, kita minta Pemerintah Pusat untuk memasukkan 4 sektor tersebut menjadi program skala prioritas,” pungkasnya.

Redaksi