Cegah Terulangnya Banjir, Rudi Alfahri Desak BWSS II Fungsikan Bendungan Sei Wampu

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Rudi Alfahri Rangkuti kembali mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara (BWSS) II untuk segera memfungsikan bendungan di Sei Wampu, guna mengatasi terulangnya bencana banjir di sejumlah kawasan, termasuk di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Ketua Fraksi Golkar Aswin Parinduri Optimis DPP Segera Kirimkan Nama Calon Ketua DPRDSU
• Pj Bupati Langkat Ajak Tingkatkan Kapasitas FKDM Hadapi Pilkada 2024
• Pak Uda Janji Perbaiki Infrastruktur Untuk Antisipasi Banjir di Binjai

Desakan itu disampaikan anggota dewan Fraksi PAN kepada wartawan di Medan, Selasa (15/10/2024), merespon banjir yang terjadi di Langkat, diduga akibat banjir luapan Sungai Besitang, Minggu (13/10/2024).

Adapun kawasan terdampak terjadi di 5 dusun, yakni Dusun Sejambu dengan jumlah rumah terdampak 190 KK. Dusun Sidodadi 196 KK, Dusun Pante Pulo 90 KK, Dusun Suka Rame 20 KK dan Dusun Sekoci 25 KK.

Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum yakni dua sekolah dasar Negeri, dua Masjid dan dua Mushala.

Menyikapi hal itu, Rudi prihatin karena musibah ini sudah berulang kali terjadi terutama saat musim hujan, namun tanpa adanya solusi komprehensif.

"Kita sudah berulang kali menegaskan, salah satu solusi menangani banjir harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, diantaranya dengan kehadiran bendungan, agar tidak terulang lagi musibah banjir," katanya.

Sejauh ini, lanjut anggota dewan Dapil Sumut 12 Binjai- Langkat itu, bendungan sejak tahun 2019 selesai dibangun, namun belum berfungsi sebagai irigasi seperti yang pernah dijanjikan pemerintah.

Untuk diketahui pemerintah melalui BWSS II Kementerian PUPR sudah membangun bendungan Sei Wampu di lahan seluas 48 hektare yang berada di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

"Kita hingga kini belum tahu persis penyebab bendungan itu belum difungsikan," katanya.

Selain pembangunan bendungan, Rudi juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melalui dinas terkait dan bersinergis dengan Kementrian PUPR untuk menormalisasi bantaran sungai yang menjadi penyebab banjir.

"Ini harus segera dilakukan karena Sungai Besitang tidak mampu lagi menampung air yang berasal dari hulu, jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi," ujarnya.

Normalisasi sungai dengan cara pengerukan dan pemasangan bronjong diperkirakan mampu menahan beban air saat musim penghujan.

"Kalau dua solusi yakni di hulu dan di hilir tak diatasi, maka besar kemungkinan air sungai akan meluap ke rumah warga di Besitang dan sekitarnya. Ini harus jadi atensi khusus pemerintah, agar masyarakat tidak lagi harus menanggung risiko dan kerugian akibat banjir di Langkat," pungkasnya. (**)