Tingkatkan Kesejahteraan Petani di Sumut, Mentan dan Wamen Harus Fokus Jaga Stabilitas Distribusi Pupuk Bersubsidi
Kitakini.news -Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Wakil Menterinya Sudaryono diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian diseluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Tak hanya itu, keduanya bersama instansi lainnya yang terlibat juga diminta untuk bisa menjaga stabilitas ketersediaan pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara yang sempat terjadi kelangkaan selama kurun waktu berkisar 4 tahun
Baca Juga:
"Kita ketahui selain program makan
bergizi, Presiden Prabowo Subianto juga fokus pada sektor pertanian yakni
meningkatkan ketahanan pangan. Namun, bila pupuk bersubsidi langka, ini menjadi
salah satu faktor penghambat untuk mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Para
petani kita tidak akan mendapatkan hasil panen yang baik bila tanamannya kurang
mendapatkan pupuk. Oleh karena itu, kita sarankan agar Mentan bersama Wamen
harus juga menjaga stabilitas ketersediaan pupuk bersubsidi, jangan sampai
terjadi kelangkaan seperti 4 tahun terakhir, khsusunya di Sumut," beber Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rony Reynaldo
Situmorang kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Kamis
(24/10/2024).
Hal ini disampaikan Rony Reynaldo
merespon kasus kelangkaan pupuk bersubsidi yang sempat terjadi di Sumut selama
kurun waktu 4 tahun.
Rony menjelaskan, pada Mei 2024 lalu
khusus untuk Sumatera Utara, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk
bersubsidi sebanyak 478.298 ton atau meningkat
243.450 ton dari alokasi sebelumnya yang sebesar 234.848 ton
Menurut Rony, rincian total alokasi tersebut terdiri dari urea sebesar 212.943 ton
atau meningkat dari sebelumnya 124.580 ton, NPK sebesar 233.888 ton atau
meningkat dari sebelumnya 109.406 ton, NPK Formula Khusus sebesar 5.979 ton
atau meningkat dari sebelumnya 862 ton, dan pupuk organik sebesar 25.488 ton.
Sementara itu, lanjut Politisi
Partai NasDem ini, untuk kuota kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun
di tahun 2024 ini mengalami penurunan yakni berkisar 13.301 Ton. Berbeda pada
tahun 2023 lalu, Simalungun mendapatkan kuota berkisar 21.975.972 Ton.
"Selain
pupuk urea, kuota pupuk lainnya yang menurun adalah NPK yang tahun lalu sebesar
15.315,809 ton kini 10.257 ton. Terakhir adalahPupukNPKFormulasebesar
161,1 ton kini 17,07 ton," terang Wakil Rakyat yang berasal dari daerah
pemilihan (Dapil) Sumut 10 meliputi Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar
ini.
Dengan kuota
ketersediaan pupuk bersubsidi yang jumlahnya jauh menurun khususnya untuk Simalungun,
sambung Rony, ini masih menjadi persoalan bagi para petani dan pertanian di
Sumut. para petani di Kabupaten Simalungun juga terancam akan kembali kesulitan
untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Selain itu, para petani
juga tidak sanggup untuk membeli pupuk non subsidi. Sehingga dikhawatirkan para
petani tidak akan mendapatkan hasil panen yang tak maksimal yang berpengaruh
pada harga jual.
Dengan kondisi ini, tambah
Rony, pihaknya meminta kepada Mentan dan Wamen untuk benar-benar memperhatikan
distribusi kuota dan ketersediaan pupuk bersubsidi di Sumut.
"Jangan sampai terjadi lagi kelangakaan. Kemudian juga kita meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani maupun kelompok tani. Karena dengan ketersediaan yang cukup dan pengawasan yang ketat, distribusi pupuk berrsubsidi kepada petani tepat sasaran dan juga menghindari dari tindakan kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Untuk itu kita sangat berharap, pemerintahan yang
baru dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini, sektor pertanian bisa
meningkat hasilnya dan ketersediaan pupuk bersubsidi di Sumut tetap terjaga
selama 5 tahun kedepan. Para petani akan bangga dan sejahtera bila hasil panen
tanaman pertanian mendapatkan hasil yang baik dan maksimal," pungkasnya. (**)