Hendra Cipta Ingatkan Pj Gubsu Agar Mutasi Pejabat Sesuai Merit Sistem

Kitakini.news -Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Agus Fatoni diingatkan ketika melakukan rotasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), haruslah sesuai kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan onjektif (Meris Sistem) atau prestasi, kemampuan mereka.

Baca Juga:

• Polres Langkat Luncurkan Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan
• Anggota Fraksi PKS DPRD Medan Dorong Pendidikan Politik Sejak Dini
• Bobby Nasution Dengarkan Aspirasi Nelayan dan Warga di Deliserdang

"Harusnya Pj Gubsu itu merotasi atau memutasi para pejabat di Pemprovsu berdasarkan Merit Sistem yang berlaku. Sehingga mereka yang diamanahkan dengan jabatannya sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Tidak asal memutasi saja tanpa memperhatikan apakah mereka ahli dibidangnya atau tidak," tandas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Hendra Cipta kepada wartawan di Medan, Minggu (17/11/2024).

Hal ini disampaikan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini merespon pelantikan pimpinan tinggi administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemprovsu di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumut, Jumat (8/11/2024) lalu.

Diantara mereka, terdapat 7 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ketujuh pejabat itu antara lain, Oloan Nasution menjabat Kacabdisdik Wil III Sergai dan Tebing Tinggi, Roedy Fahrizal menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Syahdan Lubis menjabat Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Disdiksu.

Kemudian, Yeddi Efendi Sipayung menjabat Kacabdisdik Wil XI Tapsel, Madina, Padangsidempuan, Yafizham Parinduri dipromosi sebagai Kacabdisdik Wil I Medan dan Deli Serdang.

Menyikapi hal itu, Wakil Rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini berpendapat, berdasarkan penilaian pihaknya, pelantikan para pejabat tersebut tidak mencerminkan merit sistem.

"Contoh di Dinas Pendidikan, kenapa para pejabat yang dilantik tidak pernah berkecimpung di dinas itu. Seperti Sekretaris Dinas Pendidikan yang baru Roedy Fahrizal yang sebelumnya dijabat Kurnia Tama, tidak pernah mengenal persoalan bidang itu di dinas tersebut. Jabatan yang ada pada Disdik haruslah orang yang memahami betul teknis kerja di sana, karena sifatnya khusus dan ini kan pelayanan mendasar bagi masyarakat Sumut," cetusnya.

Menurut Hendar, hal ini bukan persoalan manejerial struktur organisasi di lingkungan di Disdik saja, melainkan juga menyangkut teknis pelaksanaan penyelenggaran pendidikan di Sumut.

"Bagaimana orang mau menjalankan tugas yang diembannya sesuai ketentuan, kalau dia tidak pernah berkecimpung di bidang itu," tukasnya.

Tak hanya itu, Hendra juga mencontohkan lagi jabatan kepala sekolah, kan tidak mungkin orang yang tidak pernah punya latarbelakang pendidikan guru ditunjuk untuk menduduki jabatan itu."Kenapa, karena itu memang khusus, harus memahami betul jabatan itu," ketusnya.

Bagaimana nantinya seorang yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, kalau yang bersangkutan tidak bisa menguasai regulasi, kurikulum dan persoalan yang dihadapi di bidang pendidikan.

"Penunjukan pejabat itu memang hak prerogatif Pemprovsu, tetapi kita berharap yang paling dieal la. Idealnya orang yang berada di lingkungan Pemprovsu," ujarnya.

Masih kata Hendra, masih banyak pejabat di Disdik yang jenjang kariernya bagus, tetapi kenapa justru yang dicari dari luar, nanti jangan-jangan para kepala bidangnya yang lebih tahu tentang regulasi, kurikulum dan lainya yang seharusnya ada di tangan top management.

"Kita tidak tahu dasar penunjukan pejabat yang dilantik itu, apakah karena usulan kedekatan, atau ada hal-hal yang tidak kita harapkan," imbuhnya.

"Karena itu, kita minta rekrutmen dijalankan berdasarkan merit sistem, yakni The Right Man on the Right Place atau orang yang tepat di tempat yang tepat. Bukan orang yang disuruh beradaptasi lagi," pungkas Hendra. (**)