Edy Rahmayadi Dorong Penguatan Sinergitas APIP dan APH

Kitakini.news – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendorong penguatan sinergitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Ini bertujuan untuk mengefektifkan dan efisienkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Kuatnya sinergitas APIP dan APH, kata Edy, akan menekan secara signifikan kebocoran-kebocoran dana, termasuk meningkatkan penggunaan APBD yang tepat sasaran.  Sehingga, pemulihan perekonomian Sumut bisa berjalan dengan baik.

“APIP dan APH harus punya sinergitas kuat, mencegah dan memberantas korupsi, jadi APBD kita selain efektif dan efisien juga tepat sasaran dan bisa dirasakan masyarakat secara maksimal,”ujuarnya usai pembukaan Rakor Inspektur Daerah se-Indonesia secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (25/1//2023).

Edy juga mengingatkan, APIP dan APH untuk bekerja sesuai dengan sistem, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Serta meminta kepada APH untuk menekankan ini ke seluruh jajarannya hingga ke perangkat terkecil.

“Semua punya job desk masing-masing, ada sistemnya, ada peraturan, tetapi kadang-kadang ada yang nakal, jadi ini perlu ditekankan terus sampai ke perangkat paling bawah, baik Kejaksaan dan juga Kepolisian,” terangnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Jaksa Agung RI Burhanuddin yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak melakukan hal di luar tugas masing-masing. Sehingga tidak terjadi gesekan antara APIP dan APH dalam menjalankan tugas.

“MoU ini untuk menyinergikan, bukan mengurangi fungsi, saya selalu menegaskan kepada jajaran saya jangan mengerjakan sesuatu di luar tugas Anda, itu juga berlaku untuk semua sehingga tidak terjadi gesekan,” tegas Burhanuddin usai pembukaan rakor dan penandatanganan Mou APIP dan APH.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, APBD menjadi instrumen penting untuk peredaran uang di suatu daerah. Besarnya peredaran uang di suatu daerah menurutnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kalau peredaran uangnya bagus, daya beli masyarakat juga bagus, sektor swasta membaik, dan peredaran uang itu sebagian besar di daerah kita bersumber dari APBD, kalau penggunaan APBD-nya bermasalah, bagaimana bisa sektor swasta tumbuh?” kata Tito Karnavian, usai membuka Rakor dan MoU antara APIP dan APH di Jakarta.

Hadir secara langsung pada pembukaan Rakor Kabareskrim Polri Agus Andrianto, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, serta inspektur seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Hadir secara virtual Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia secara virtual serta OPD terkait. 

Redaksi