PPDB Sistem Zonasi Harus Ramah Siswa Keluarga Rentan

Kitakini.news - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Salman Alfarisi menekankan pentingnya siswa berasal dari keluarga tidak mampu ataupun dari desa tertinggal yang jauh dari zona sekolah untuk mendapatkan perhatian khusus terkait penerimaan peserta didik baru yang akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Baca Juga:

• Aswin Parinduri: Erni Ariyanti Jadi Sumber Inspirasi Perempuan di Sumut
• Empat Terdakwa 15 Butir Ekstasi Dihukum 8 Tahun Penjara
• Rudi Alfahri Apresiasi Gercep Prabowo Izinkan Kembali Pengecer Jual Gas 3 Kg

"Sistem zonasi PPDB harus ramah terhadap siswa yang berasal dari keluarga rentan, yakni yang tinggal di desa tertinggal, terlebih apabila mereka tinggal jauh dari zona sekolah dan tergolong dari keluarga tidak mampu," ucap Salman Alfarisi usai melakukan kunjungan ke daerah terkait persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan Zona IV yang meliputi Kabupaten Karo, Pakpak Bharat dan Dairi, Kamis (16/1/2025).

Politisi senior PKS ini menjelaskan, bahwa bila PPDB sistem zonasi tetap diberlakukan, maka jangan sampai berdampak buruk kepada siswa tidak mampu sehingga menambah angka anak putus sekolah.

"Siswa dari keluarga rentan tidak mendapatkan akses masuk sekolah sering terjadi lantaran berkedudukan di desa-desa tertinggal yang jaraknya jauh dari zona sekolah," ujarnya.

Salman pun menekankan tentang pentingnya Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi di lapangan, khusunya di daerah-daerah yang memungkinkan permasalahan ini bisa terjadi.

"Pemprovsu harus mendeteksi sejak dini data calon siswa terutama yang tidak mampu, kemudian memberikan jalan keluar dan akses prioritas kepada mereka agar mereka tidak putus sekolah. Sebab, sangat berat bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah swasta karena biayanya jauh diatas kemampuan orangtua," tegasnya.

Tidak hanya itu, Salman juga menyoroti berbagai permasalahan seputar pendidikan di Sumut. Diantaranya kutipan komite sekolah, kebutuhan tambahan guru baru, unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta akses infrastruktur dan fasisilitas sekolah yang masih jauh dari mencukupi terutama di daerah-daerah pedesaan.

"Harus ada penyeragaman mutu pendidikan di kota maupun di desa agar tidak semakin memperdalam jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di Sumatera Utara," tandasnya. (**)