Aripay Desak Bentuk BUMD Pertanian Dukung Swasembada Pangan

Kitakini.news - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Dr Aripay Tambunan mendesak dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pertanian, yang nantinya akan meng-cover seluruh kebutuhan para petani, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Kunjungi Gedung DPRD Sumut
• Akhir Januari, Erni Ariyanti Dilantik Sebagai Ketua DPRD Sumut
• Ebenejer Sitorus: Petani Butuh Dukungan Konkret Tingkatkan Kesejahteraan

Langkah ini diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Selama ini fungsi-fungsi badan yang dikelola swasta maupun pemerintah yang mendukung sektor pertanian tidak maksimal mewujudkan program swasembada pangan," cetus Aripay kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (24/1/2025).

Hal ini disampaikan Aripay merespon salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun ke depan.

Menyikapi hal itu, Aripay mengatakan untuk mewujudkan langkah itu, sektor pertanian harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, dengan menerapkan kebijakan menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Kita lihat sekarang ini, petani kita sangat bergantung dari bantuan dan pinjaman yang diberikan para rentenir dan tengkulak, terutama di masa pakceklik, sehingga mengganggu stabilitas harga dan pemenuhan komoditas itu di satu daerah," bebernya.

Hal itu terjadi karena tidak ada intervensi dan langkah serius untuk benar-benar melindungi para petani, mulai dari hulu hingga ke hilir dalam mendukung program swasembada pangan.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut, lanjut Aripay, terus mencermati langkah-langkah program Prabowo yang nantinya diharapkan ikut membantu program swasembada pangan.

Diantaranya bahwa Pemprovsu telah mencanangkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus bidang pertanian, yang bekerjasama dengan PT Dirga Surya dan PT Aneka Industri Dan Jasa (AIJ), yang hasilnya akan diketahui dalam waktu dekat.

Kemudian Peraturan Daerah (Perda) Pengembangan Perlindungan Koperasi UMKM dan IKM yang juga sedang digarap DPRD Sumut, diharapkan melindungi para petani dari jebakan renternir, atau ijon.

"Kita terus dorong keduanya jadi penguat langkah membantu Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia tangguh di sektor pertanian," cetus Wakil Rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini.

Terkait BUMD pertanian, tambaj Aripay, diharapkan membantu kelompok tani mulai proses tanam, harga gabah yang tetap terjaga, dan lainnya seperti yang dilakukan perusahaan swasta di Medan, yakni PT Daun Agro Nusantara yang berlokasi di Medan.

"Sehingga ini menjadi satu mata rantai yang kuat mendukung para petani mendapatkan hasil komoditas unggulan dengan skema awal hingga akhir," pungkasnya. (**)