Ombudsman RI Periksa Kasek di Nias Terkait Penelantaran Siswa dan Sekolah
Kitakini.news -Pihak Ombudsman Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah SDN 078481 Kecamatan Idanogawo, Warnami Lafau yang viral karena penelantaran siswa dan sekolah.
Baca Juga:
Selain
kepala sekolah beberapa pejabat dari Kabupaten Nias seperti Kepala Dinas
Pendidikan, Kharisman Halawa dan pihak inspektoratjuga hadir untuk
memberikan keterangan.
Dari
keterangan yang didapatkan, terungkap beberapa hal penting, salah satunya
ternyata ada 23 sekolah lainnya dengan kondisi serupa.
Pejabat
sementara (Pjs) Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean
menyampaikan kondisi geografis menjadi faktor pertama terbatasnya akses ke
sekolah.
"Melihat
kondisi jalan di Kabupaten Nias, yang persentase kategori mantap itu masih
sekitar 30an persen dari luasan jalan sekitar 700an kilometer di Kabupaten
Nias," katanya kepada awak media, Kamis (30/1/2025) sore.
Ia
menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur
Kabupaten Nias serta Kepala SD Negeri 078481 Kecamatan Idanogawo menunjukkan
para guru benar-benar hadir.
Namun,
saat terjadinya video viral dikarenakan ada kondisi cuaca yang menghambat
mereka untuk datang ke sekolah. Selain itu, James mengungkapkan bahwa sekolah
ini mengalami keterbatasan jumlah tenaga pengajar.
Dengan
jumlah lima tenaga pengajar untuk enam kelas, ia menjelaskan guru-guru di
sekolah itu harus menggabungkan beberapa kelas paralel untuk melaksanakan
pembelajaran.
"Guru
di situ dua orang yang berstatus PNS, tiga orang PPPK, namun sebelum tahun 2024
ada lima orang guru tidak tetap berstatus honorer. Namun karena ada kebijakan
pemerintah guru honorer lima orang itu dihapus, jadi hanya tersisa lima guru.
Itu sudah termasuk kepala sekolah," sebutnya.
Selanjutnya,
James mengatakan bahwa ada 23 sekolah di daerah lainnya yang kondisinya hampir
sama dengan sekolah dasar Negeri 078481 Kecamatan Idanogawo.
"Ada 23 sekolah di beberapa kecamatan yang hampir sama seperti ini, kita boleh fokus pada isu yang sedang viral, tapi kita harus memperhatikan keadilan bahwa ada kondisi yang sama di daerah ini," pungkasnya.