Ziera Dukung Sikap Zulkifli Hasan Copot Pimpinan Bulog Bila Tak Beli Gabah Dari Petani

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga mendukung langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang akanmencopot pimpinan Bulog, bila tidak membeli gabah petani sebesar Rp6.500 per Kilogram.

Baca Juga:

• Ratusan Siswa Terancam Tak Ikuti SNBP, DPRD Sumut Akan Panggil Seluruh Sekolah dan Disdik
• Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Dapat Dukungan DPRD Sumut
• Perkuat Sinergitas Kemitraan, Erni Ariyanti Terima Silaturahmi Pokja Wartawan DPRD Sumut

Menurut Zeira, pembelian gabah berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500dapat mendongkrak kesejahteraan petani."Kita sepakat dan mendukung pembelian sesuai HPP sebesar Rp 6.500 per Kg, guna menaikkan harga ditingkat produsen dan mensejahterakan petani," ujar Zeira kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Kamis (6/2/2025).

Hal ini disampaikan Zieran Salim menanggapi penegasan Zulhas yang prihatin terus rendahnya harga gabah di bawah HPP, di tengah lemahnya produksi padi dan harga di tingkat produsen.

Padahal pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per Kilogram. Penetapan ini dilakukan untuk melindungi petani dan mendorong swasembada pangan.

"Saat ini, biaya produksi petani padi sawah untuk menghasilkan 1 Kilogram Gabah sudah mengalami kenaikan, sehingga harus diimbangi dengan nilai jual Gabah yang tinggi," imbunnya.

Zeira mengherankan kebijakan Bulog yang cenderung tidak mendukung program pemerintah yang ingin mewujudkan negara ini tidak lagi melakukan impor beras.

"Harusnya Bulog wajib mematuhi HPP yang tidak bisa ditawar lagi untuk memastikanhasil panen petani di Tanah Air terserap secara optimal," tukas Politisi Partai Kebangkitan Bagsa (PKB) ini.

Menurut Zeira, sulit bagi petani untuk bertahan apalagi proyeksi kenaikan produksi beras oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami kenaikan."Dengan penyerapan gabah secara maksimal, giarah petani untuk memacu produksi beras akan meningkat," tuturya.

Terlebih, lanjut Zeira, periode Februari-April merupakan puncak panen yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Karenanya, DPRD Sumut menilai kewajiban membeli gabah sesuai HPP cukup strategis memastikan serapan gabah berjalan optimal.

"Harusnya Bulog memperihatikan situasi dan momentum. Di mana, Presiden Prabowo telah mengucurkan dana sebesar Rp16,6 Triliun tanpa bunga untuk Bulog, untuk memastikan modal yang cukup dalam menyerap hasil panen petani," paparnya.

"Saatnya tidak lagi ada upaya menghambat program swasembada pangan, karena program Presiden Probowo sudah jelas dan tegas,yakni kebijakan pangan yang memihak terhadap kepentingan rakyat," pungkasya. (**)