Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Dapat Dukungan DPRD Sumut
Kitakini.news -Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, bersilaturahmi ke Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (6/2/2025). Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Yonge Sihombing, Sekretaris Murniati Tobing, Pembina Samsul Sianturi, dan Longsor Sihombing.
Baca Juga:
Kunjungan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus didampingi Anggota DPRD Sumut, Landen Marbun.
Kepada wartawan, usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Sumut, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Yonge Sihombing, mengaku bersyukur atas pertemuan tersebut. Mengingat, DPRD Sumut siap mendampingi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli dalam pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta pada 20 Februari 2025 mendatang guna membahas hal itu.
"Jadi nantinya Ibu Ketua DPRD Sumut bersedia mendampingi kita untuk membahas hal ini di Jakarta pada 20 Februari nanti. Ini kabar baik, semoga cita-cita kita dapat segera tercapai," ucap Yonge kepada sejumlah wartawan di ruang wartawan DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (6/2/2025).
Diakui Yonge, pembentukan provinsi baru memang membutuhkan Pencabutan moratorium oleh Pemerintah Pusat."Kabar baiknya lagi, Pemerintah Pusat di masa Pemerintah Presiden saat ini (Presiden Prabowo) akan mencabut moratorium tersebut. Hal ini juga akan dibahas dalam Musyawarah Nasional seluruh kabupaten/kota yang akan mengusulkan pemekaran di tanggal 20 Februari nanti," ujarnya.
Sementara itu, Pembina Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Samsul Sianturi mengatakan bahwa terbentuknya Provinsi Tapanuli merupakan kerinduan dari masyarakat di 6 kabupaten/kota yang tergabung dalam Provinsi Tapanuli.
Adapun 6 kabupaten/kota tersebut, yakni Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga."Provinsi Tapanuli ini sudah lama dirindukan oleh masyarakat di 6 kabupaten/kota tersebut. Semoga cita-cita ini bisa segera terwujud," katanya.
Ditanya terkait rencana daerah yang diusulkan dan akan dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Tapanuli, Samsul Sianturi menyebutkan bahwa hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri."Untuk Ibukotanya, kita serahkan kepada Kementerian," pungkasnya. (**)