Bobby Diharap Bisa Selesaikan Devisit Anggaran dan Mandiri Tanpa Pusat

Kitakini.news -Efisiensi belanja anggaran baik pusat maupun daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantang besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam meraup pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjaga kestabilan keuangan, agar provinsi bisa mandiri tak tak terkesan semata-mata hanya berharap dana transfer dari Pusat.

Baca Juga:

• RSU Indrapura Terbengkalai, Yahdi Khoir Minta Bupati Manfaatkan Maksimal
• Ketua KONI Sumut Harus Jago Lobi: Rafriandi Ingatkan Pentingnya Hubungan Harmonis dengan DPRD
• Frans Dante Minta 17 Program Prioritas Bobby Dilakukan Merata

"Ini menjadi tantangan Pemprovsu khususnya bagi Gubernur Sumut (Gubsu) terpilih Pak Bobby Nasution yang kalau tidak ada halangan akan dilantik, Kamis (20/2/2025). Sebab, saat ini keuangan Pemprovsu sedang mengalami devisit dan banyaknya hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayar, ditaksir jumlahnya miliaran rupiah," ujar Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Lambok Andreas Simamora A.Md kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Sabtu (15/2/2025).

Hal ini disampaikan Lambok Simamora menanggapi perintah penghematan anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo meminta anggara pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 Triliun, dengan rincian anggaran Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk diefesiensikan sebesar Rp256,1 Triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 Triliun.

Menanggapi hal itu, Lambok menyarankan agar Gubsu terpilih Bobby Nasution sudah bisa memiliki langkah dan program untuk mengatasi efesiensi anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk devisit anggaran di Pemprovsu.

"Kalau Pak Bobby akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang, maka kita harapkan beliau sudah mempersiapkan alternative dari sekarang. Sehingga pasca dilantik, beliau bisa langsung tanpa gas," imbuh politisi muda Partai Hanura ini.

Melalui Komisi C DPRD Sumut, ungkap Lambok, pihaknya juga telah mendesak Pemprovsu yang sampai hari ini dikomandoi Pj Gubsu Agus Fatoni untuk bisa lebih giat lagi menggenjot sumber-sumber PAD. Termasuk mengupayakan pendapatan dari sektor pajak seperti kendaraan bermotor, bahan bakar, cukai rokok, pajak air permukaan dan lainnya yang dilihat belum maksimal.

"Sektor pajak ini juga sebagai sumber, meskipun Pj Gubsu Fatoni melalui jajarannya sudah berupaya namun hasilnya belum maksimal. Yang diketahui secara terang-terangan masih pajak kendaraan bermotor. Bagaimanan dengan cukai rokok, bahan bakar, air permukaan. Ini juga harus digenjot maksimal dan harus diketahui masyarakat berapa pendapatannya," beber wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut IX meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Taput, Humbahas, Sibolga dan Tapteng ini.

Tak hanya itu, tambah Lambok, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu juga harus bisa menghasilkan PAD. Jangan hanya "Merengek" untuk penyertaan modal saja tapi tak menghasilkan. Malah ada yang selalu rugi.

"Tirtanadi dan Bank Sumut merupakan BUMD yang diandalkan saat ini. Tapi kita tidak boleh mengandalkan 2 BUMD ini saja. Masih ada PT Perkebunan Sumut, PT Dirgasurya, PT Sarana Prasarana. Mereka ini juga harus bisa menghasilkan PAD mulai tahun 2025 dan seterusnya. Mau ada kata rugi atau apalah namanya, yang jelas harus bisa menghasilkan," paparnya.

"Dan Komisi C DPRD Sumut akan menolak pemberian penyertaan modal kepada BUMD yang tak bisa menghasilkan PAD. Kita mau lihat sepak terjang mereka sekarang tanpa penyertaan modal. Mampu apa tidak. Kalau tak mampu di Stanvaskan saja," tukas Lambok.

Namun demikian, dengan kehadiran menantu mantan Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor 1 di Sumut, sambung Lambok, Bobby Nasution diharapkan bisa memulihkan kondisi keuangan Pemprovsu yang saat ini sedang devisit dan penerapan efesiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat.

"Kita lihat saja sepak terjang pemimpin baru yang muda, energik ini di Sumut. Harapannya bersama, beliau mampu menyelesaikan ini semua. Agar pembangunan dan program kesejahteraan rakyat di provinsi ini terus berjalan meskipun Pemerintah Pusat melakukan efesiensi anggaran. Kita provinsi besar, banyak sumber yang bisa menghasilkan PAD. Harus dimaksimalkan, pemimpin baru kita harus cerdas dan cekatan dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (**)