ARS Berang BBPJN Cuek Dengan Jalan Batu Jomba

Kitakini.news - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Abdul Rahim Siregar ST MT kesal dan geram setelah mengetahui Jalan Nasional Batu Jomba, di Batu Jomba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) belum kunjung diperbaiki.

Baca Juga:

• Kepala Daerah di Pulau Nias Harus Lebih Kompak Majukan Daerah dan Jadikan Sebagai Provinsi
• Mahasiswa UINSU Desak Pemerintah Evaluasi Efisiensi Anggaran dan Perampingan Kabinet
• Aripay: Kadisdik Sumut Harus Sosok Yang Paham Pendidikan, Bukan Hanya Sekedar Manajerial

"Kapan perbaikannya dimulai? Apakah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) pernah memperbaiki kompensasi kepada korban akibat kondisi jalan yang rusak?," ketus Abdul rahim kepada wartawan di Medan, Selasa (18/2/2025) malam.

Hal ini juga telah dipertanyakan langsung Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D dengan BBPJN dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (18/2/2025) siang.

Pada saat RDP tersebut pihak BBPJN hanya dihadiri Kepala Bidang dan kepala seksi.

Dalam rapat tersebut, Komisi D menyoroti beberapa isu krusial, infrastruktur jalan dan termasuk normalisasi sungai, drainase kota, jalan inspeksi, serta penertiban aset BWS.

Salah satu yang dikhususkan, soal Jalan Nasional Batu Jomba. Sampai saat ini masih rusak dan sudah banyak memakan korban.

Menyikapi hal itu, Wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini tampak kesal dan geram, karena jalan rawan longsor dan pernah putus total itu merupakan jalan yang menghubungkan Medan dan Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

ARS yang sudah berulangkali mengkritisi kondisi jalan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) itu tak habis pikir, dan ada kesan pembiaran akses jalan tersebut yang pernah terputus total dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Menurur ARS, dengan kondisi jalan yang memprihatinkan itu, pihaknya mendesak BBPJN harus berani dan memiliki komitmen yang kuat menuntaskan masalah yang terus menelan korban di Dapil 7.

"Jalan Batu Jomba ini sudah viral karena sering terjadi kecelakaan. Kapan perbaikannya dimulai? " ulang ARS.

Rencana Kerja

Menanggapi hal ini, perwakilan BBPJN menjelaskan bahwa perbaikan ruas jalan sepanjang 34 Kilometer tersebut telah masuk dalam rencana kerja tahun ini.

Namun, DPRD Sumut menegaskan agar BBPJN segera mengambil langkah konkret untuk mencegah lebih banyak korban jiwa.

Komisi D juga menyoroti galian C ilegal juga menjadi perhatian. Maraknya aktivitas galian C ilegal menyebabkan kerusakan sungai dan lingkungan.

Namun tidak ada perhatian dari pihak BWSS. Proses perizinan yang tersendat di BWS dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya penertiban tambang liar.

"Kami sudah berulang kali meminta penertiban galian C ilegal, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan nyata. Apakah ada larangan resmi dari BWSS? Kenapa rekomendasi izin selalu terhambat?" ungkap anggota DPRD lainnya.

Rapat paripurna yang awalnya santai menjadi sedikit tegang. Pasalnya, anggota Komisi D Delpin Barus mengaku kecewa karena ketidakhadiran kepala balai dari kedua pihak. Sehingga, beberapa permasalahan yang didapat dewan dari konstituen, tidak bisa segera dieksekusi.

"Apalah gunanya rapat ini, kalau tidak bisa eksekusi. Sebenarnya, bagaimanalah caranya harus kami lakukan agar kepala balai bisa hadir. Apa perlu kami datang membawa sesuatu," tegasnya.

Hal ini didukung Abdul Rahim Siregar. "Kami hadir di sini merupakan perwakilan dari 15 juta warga Sumatera Utara. Jadi tolong hormati dewan," timpal ARS. (**)