Sutarto: Rapat Efisiensi Anggaran Tetap Kita Gelar

Kitakini.news -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Dr Sutarto M.Si rapat efisiensi anggaran belanja tetap digelar ditengah berhembusnya kabar defisit anggaran Rp1,5 Triliun.

Baca Juga:

• Kepala Daerah di Pulau Nias Harus Lebih Kompak Majukan Daerah dan Jadikan Sebagai Provinsi
• Mahasiswa UINSU Desak Pemerintah Evaluasi Efisiensi Anggaran dan Perampingan Kabinet
• Fajar Dalimunthe: Walikota Sidimpuan Yang Baru Harus Kerja Ekstra dan Kreatif Serap PAD

Rapat tersebut akan tetap digelar meski Pj Gubsu Agus Fatoni akan menyerahkan jabatannya kepada Gubernur terpilih Bobby Nasution pada 20 Februari 2025 mendatang.

"Kita pastikan rapat efisiensi anggaran itu akan kita gelar, siapa pun gubernurnya nanti. Karena ini menyangkut anggaran belanja APBD Sumut Tahun 2025," ujar Sutarto kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (18/2/2025).

Hal ini disampaikan Sutarto menanggapi surat Pemprovsu melalui Sekretariat Daerah No 000.1.5/1470/2025 tertanggal 14 Februari 2025 tentang permohonan penjadwalan ulang rapat efisiensi anggaran.

Surat yang dikirim Ketua DPRD Sumut No 400/0749/Sekr DPRD/II/2025 tertanggal 13 Februari 2025 tentang rapat efisiensi anggaran, yang sedianya digelar 17 Februari 2025, dimohonkan Pj Sekda Effendi Pohan untuk dijadwal ulang kembali.

Adapun alasannya berkaitan dengan pelantikan kepala daerah/wakil yang secara resmi dimulai Sabtu 15 Februari berdasarkan radiogram Mendagri No 100.2.1/644/SJ tanggal 11 Februari 2025.

Jadwal Ulang

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto tidak mempermasalahkan pergantian Gubernur, dan akan menjadwal ulang rapat melalui mekanisme yang ada.

"Nanti juga dikabari, kapan. Alasannya, rapat selain membahas efisiensi anggaran, juga membahas kegiatan/belanja yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2024 dengan laporan keuangan TA 2024. Sehingga harus dibahas dengan Pemprovsu," beber politisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada juga dikatakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, yang menyampaikan walau gubernur terpilih nanti sudah dilantik, tetap anggaran ini dibahas, karena orang yang menjabat itu sudah merupakan bagian dari Pemprovsu.

"Tentu persoalan anggaran sudah menjadi tupoksi dia," imbuh Politisi Muda PKB ini.

Menyinggung informasi adanya defisit anggaran Rp1,5 Triliun setelah Pj Gubsu Agus Fatoni terkesan memaksakan proyek senilai Rp800 Miliar di P-APBD 2024, Zeira menyebutkan, sampai saat ini belum ada disampaikan secara resmi kepada DPRD Sumut.

"Belum ada, dan saya harapkan jangan sampai terjadi (defisit)," pungkas Zeira. (**)