Aripay: Kadisdik Sumut Harus Sosok Yang Paham Pendidikan, Bukan Hanya Sekedar Manajerial

Kitakini.news - Sosok Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Kadisdik Sumut) alangkah lebih tepat dan layak yang memiliki pemahaman serta pengalaman dalam bidang pendidikan. Sebab, pada sektor ini banyak sekali yang harus dibenahi dan harus mengimplementasikan 6 (enam) program prioritas yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Kepala Daerah di Pulau Nias Harus Lebih Kompak Majukan Daerah dan Jadikan Sebagai Provinsi
• Mahasiswa UINSU Desak Pemerintah Evaluasi Efisiensi Anggaran dan Perampingan Kabinet
• ARS Ingatkan Dinas PUPR Tuntaskan Pengerjaan Bendungan Ujung Gurap

Adapun 6 program prioritas yang dicanangkan tersebut, pertama Penguatan Karakter dan Program. Kedua Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan. Ketiga Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru.

Kemudian yang keempat, Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi dan Sains Teknologi. Kelima Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana dan keenam adalah Pembangunan Bahasa dan Sastra.

Untuk diketahui bahwa visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah menyediakan pendidikan bermutu untuk semua, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena itu, Kadis Pendidikan Sumut haruslah diisi oleh orang-orang yang benar-benar mampu memahami dunia pendidikan guna bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengaplikasikan visi dan 6 program prioritas yang dicanangkan oleh Prof Dr Abdul Mu'ti M.Ed.

"Yang notabenenya, visi dan 6 program prioritas itu juga merupakan tujuan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk memajukan pendidikan di Indonesia," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) DR Drs H Aripay Tambunan MM kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Rabu (19/2/2025) malam.

Hal ini disampaikan Aripay Tambunan merespon kabar adanya pelantikan 9 pejabat eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (19/2/2025) sore atau malam.

Namun dari informasi dihimpun sampai Rabu (19/2/2025) Pukul 23.30 WIB, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu yang sesuai jadwal digelar Rabu (19/2/2025) sore akhirnya batal tanpa alasan.

Satu per satu pejabat eselon II yang akan dilantik itu meninggalkan ruangan pelantikan Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, sekitar Pukul 23.10 WIB.

Padahal mereka sejak sore sudah berada di ruang pelantikan. Harusnya pelantikan dimulai, Rabu (19/2/2025) Pukul 14.00 WIB dua tahap, yakni tahap pertama pelantikan pejabat eselon III dan IV, dan tahap kedua pejabat eselon II.

Adapun kabar pejabat yang dilantik terdiri dari 4 pejabat di internal Pemprovsu, 4 pejabat dari lingkungan Pemko Medan dan 1 pejabat dari Pemkab Asahan.

Menanggapi hal itu, Aripay Tambunan yang juga fokus pada bidang pendidikan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BMPS Sumut periode 2024-2029 juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, Kadis Pendidikan Sumut pernah dijabat seorang Profesor yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, meskipun bisa dikatakan gagal.

Namun di provinsi ini, lanjut Aripay yang juga Dewan Pakar PGRI periode 2024-2029, masih banyak putera/putri daerah yang memiliki latarbelakang dan berkecimpung serta memahami pendidikan.

"Harusnya, pemimpin kita di Sumut ini melihat lebih jeli lagi dalam menempatkan orang untuk menjadi Kadis Pendidikan. Bukan hanya orang yang sekedar paham manajerial saja," ketus Dewan Pakar Majelis Dikdasmen PWM Sumut ini.

Sebab, masih kata wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 5 meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini, semua masyarakat mengetahui video viral ratusan siswa SMA/SMK sederajat di Sumut yang terancam gagal mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

"Salah satunya diakibatkan kelalaian sekolah yang tidak memasukkan data siswanya di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Nah, Bila yang menjadi Kadis Pendidikan Sumut bukan orang yang berlatarbelakang pendidikan, apakah memahami hal ini? Ini contoh kecil saja. Dan apakah bisa menerapkan 6 program prioritas itu sampai ke kabupaten/kota dengan rutin bersinergi dengan daerah? Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita bila pemimpin di Sumut tetap menempatkan orang yang tak paham," tukas Aripay yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan periode 2022-2024.

Untuk itu, sambung Politisi Partai Gerindra ini, kabar adanya 9 pejabat eselon II yang akan diambil sumpah dan pelantikannya pada waktu yang akan datang dan bila salah satunya adalah Kadis Pendidikan Sumut, maka diharapkan sosok yang menjadi kepala dinas itu adalah orang yang memang benar-benar berlatarbelakang dunia pendidikan.

"Sebab, 6 program prioritas itu adalah pengutan karakter yang dapat dilakukan oleh orang yang paham dunia pendidikan. Bukan hanya sekedar paham manajerial saja. Bisa entah seperti apa pendidikan di Sumut ini nantinya," pungkasnya. (**)