Sabtu, 22 Februari 2025

Ketua Komisi II DPRD Medan Dorong Kesejahteraan Ojol Melalui Status Pekerja

Siti Amelia - Kamis, 20 Februari 2025 07:39 WIB
Ketua Komisi II DPRD Medan Dorong Kesejahteraan Ojol Melalui Status Pekerja
amelia
H. Kasman Marasakti Lubis

Kitakini.news - Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman Marasakti Lubis, memberikan dukungan terhadap inisiatif pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) yang berencana untuk menetapkan aturan yang mengakui para pengemudi Ojek Online (Ojol) dan angkutan online lainnya sebagai pekerja di perusahaan aplikator.

Baca Juga:

Pernyataan ini disampaikan Kasman saat ditanya mengenai isu kesejahteraan pengemudi Ojol, khususnya di Kota Medan.

"Saya sangat mendukung langkah pemerintah ini untuk meningkatkan kesejahteraan Ojol, terutama di Kota Medan, dengan menjadikan mereka sebagai pekerja," ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Sebagai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kasman menekankan pentingnya pengakuan hak-hak para pengemudi Ojol.

"Sudah saatnya mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Kami juga mendukung agar status kemitraan antara ojek dan angkutan online dengan aplikator dapat berjalan secara setara dan saling menguntungkan," tambahnya.

Ketua DPD PKS Kota Medan ini juga menyoroti bahwa para pengemudi angkutan online adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan amanat undang-undang.

"Ini sejalan dengan upaya untuk mensejahterakan rakyat, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) kita," jelasnya.

Kasman juga mengungkapkan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh pengemudi angkutan online berkaitan dengan hubungan kemitraan yang menciptakan ketidakpastian bagi mereka.

"Ke depan, perlu ada regulasi yang jelas mengenai status hukum mereka (pengemudi), agar mereka diakui sebagai pekerja, bukan sekadar mitra, sehingga hak dan kewajiban mereka menjadi jelas," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa banyak masalah yang muncul belakangan ini, di mana pengemudi merasa sistem kemitraan yang ada merugikan mereka dalam hal gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya.

"Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan kepada aplikator agar semua pihak tidak merasa dirugikan," tutupnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Anggota DPRD Ingatkan Potensi Kenaikan Kejahatan di Kota Medan

Anggota DPRD Ingatkan Potensi Kenaikan Kejahatan di Kota Medan

Binsar Simarmata : Jangan Korbankan LPJU Demi Efisiensi Anggaran

Binsar Simarmata : Jangan Korbankan LPJU Demi Efisiensi Anggaran

Berikut Dukungan DPRD Medan untuk Sekolah Unggulan dan Smart Class

Berikut Dukungan DPRD Medan untuk Sekolah Unggulan dan Smart Class

Anggota DPRD Medan Dorong Kerjasama Rumah Sakit untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik

Anggota DPRD Medan Dorong Kerjasama Rumah Sakit untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik

Lailatul Badri Tunjukkan Kepedulian Sosial dengan Fasilitasi Perawatan Medis

Lailatul Badri Tunjukkan Kepedulian Sosial dengan Fasilitasi Perawatan Medis

Jelang Ramadhan, H. Doli Minta Pemko Medan Pastikan Ketersediaan LPG dan Keamanan

Jelang Ramadhan, H. Doli Minta Pemko Medan Pastikan Ketersediaan LPG dan Keamanan

Komentar
Berita Terbaru