Fajar Dalimunthe: Walikota Sidimpuan Yang Baru Harus Kerja Ekstra dan Kreatif Serap PAD

Kitakini.news -Efisiensi belanja anggaran baik pusat maupun daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantang besar bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam meraup pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjaga kestabilan keuangan, agar kota ini bisa mandiri dan tidak terkesan semata-mata hanya berharap dari dana transfer Pusat.

Baca Juga:

• Lakalantas Maut di Sihoringkoring, Polisi Sebut Telah Amankan Supir Truk
• Sutarto: Rapat Efisiensi Anggaran Tetap Kita Gelar
• Pencurian di Batunadua Terekam Cctv, Tim Walet Polres Padangsidimuan Bekuk Pelaku

"Kita ucapkan selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan terpillih Bapak Letnan Dalimunthe- Haryy Pahlevi yang hari ini dilantik di Jakarta. Tugas berat sudah ada didepan mata dan ini menjadi tantangan bagi mereka berdua. Sebab, kondisi keuangan daerah hari ini sedang tidak baik-baik saja. Pada tahun 2024 kemarin mengalami devisit dan masih banyak hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan. Selain itu, gaji honorer, sertifikasi guru serta perangkat desa juga banyak yang belum dibayar. Sehingga dituntut bagi pemimpin Kota Salak ini untuk kerja ekstra dan mandiri dalam mendapatkan pundi-pundi pemasukan," papar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Muhammad Fajar Dalimunthe SH MH kepada Kitakini.news melalui sambungan telepon seluler, Kamis (20/2/2025).

Hal ini disampaikan Fajar Dalimunthe merespon perintah penghematan anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 Triliun, dengan rincian anggaran Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk diefesiensikan sebesar Rp256,1 Triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 Triliun.

Menanggapi hal itu, Fajar menyarankan agar Letnan Dalimunteh bersama wakilnya memiliki langkah dan program maupun solusi yang fokus pada penyerapan maksimal pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini tidak memenuhi target.

"Penyerapan PAD Kota Padangsidimpuan per tahunnya hanya berkisar Rp85 Miliar sementara target Rp119 Miliar. Dan APBD kita di tahun 2025 berkisar Rp919 Miliar. Ini harus lebih digenjot. Sebab, akan ada efisiensi anggaran yang tentunya berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidimpuan," tandasnya.

Fraksi PDI Perjuangan melalui rapat peripurna beberapa waktu lalu, lanjut Fajar, telah memberikan solusi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dalam hal penyerapan PAD secara maksimal. Diantaranya agar kepala daerah segera membentuk Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar dan Perparkiran. Sebab, kedua sektor ini dinilai akan menjadi sumber PAD yang cukup baik untuk menambah pemasukan kas daerah.

"Tidak seperti sekarang, untuk perparkiran itu dikelola pihak ketiga. Pemko hanya mendapatkan dari pajak saja. Dan saat ini ada 6 pasar tradisional serta 1 pasar induk di Kota Salak ini. Pemko harus mengejar ini. Sebab untuk daerah lain yang ada di Sumut, perparkiran dan pasar sudah dikelola langsung oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, kenapa Padangsidimpuan tak bisa melakukan ini," beber Seketaris Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan ini.

Oleh karena itu, tambah Fajar, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Letnan Dalimunthe bersama Harry Pahlevi bisa membangun kerjasama dengan legislative dan Stakeholder lainnya untuk peningkatan PAD Kota Padangsidimpuan.

"Sehingga efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, tidak terlalu berdampak kepada pembangunan Kota Padangsidimpuan. Sebab, kita sudah bisa mandiri tanpa berharap sepenuhnya dari dana transfer pusat," pungkasnya. (**)