Mahasiswa UINSU Desak Pemerintah Evaluasi Efisiensi Anggaran dan Perampingan Kabinet

Kitakini.news - Seratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (20/2/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khususnya terkait efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Baca Juga:

• Pemasangan Pilar Batas Wilayah, Langkah Strategis Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang
• Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang Bahas Pemasangan Pilar Batas Wilayah
• RSU Indrapura Terbengkalai, Yahdi Khoir Minta Bupati Manfaatkan Maksimal

Mahasiswa menilai kebijakan efisiensi anggaran di kampus justru berpotensi mengurangi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk merampingkan kabinet, yang dinilai terlalu besar dan berpotensi memboroskan anggaran negara.

Selain isu anggaran, massa aksi juga menekan DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, mengingat banyaknya konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara dan daerah lain di Indonesia. Mereka juga menuntut penghapusan dwifungsi TNI, yang dikhawatirkan akan mengembalikan praktik otoritarianisme di Tanah Air.

Dalam orasinya, mahasiswa turut mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat stabilitas keuangan negara. Selain itu, mereka meminta evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis yang dinilai membebani anggaran secara berlebihan.

Aksi Berlangsung di Tengah Hujan

Meski hujan deras mengguyur, mahasiswa tetap melanjutkan aksi dengan bergantian berorasi. Beberapa diantara mereka membakar ban sebagai bentuk protes dan berusaha mendobrak pagar kantor DPRD Sumut. Mereka juga meminta anggota DPR RI dari setiap komisi untuk menemui mereka dan memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan.

Di tengah aksi, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Hanura, Lambok Simamora datang menemui mahasiswa. Namun, mahasiswa menolak pertemuan tersebut karena mereka menginginkan seluruh pimpinan komisi hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka.Melihat sikap mahasiswa yang tetap bersikeras, Lambok Simamora akhirnya meninggalkan lokasi tanpa banyak berkomentar.

Meski berlangsung dalam kondisi hujan, aksi tetap berlangsung damai. Para mahasiswa menutup aksi mereka dengan doa dan selawat sebagai simbol perjuangan mereka.

Warga Percut Sei Tuan Juga Mengadu ke DPRD

Di sela aksi mahasiswa, sekelompok warga dari Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang turut mendatangi DPRD Sumut. Mereka meminta bantuan terkait rencana eksekusi lahan tempat tinggal mereka yang dijadwalkan pada 25 Februari 2025 mendatang.

Dengan penuh haru, para warga yang mayoritas ibu-ibu itu mengungkapkan kekhawatiran mereka karena tanah dan rumah yang mereka miliki adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. Mereka juga mengeluhkan bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak terkait atas rencana eksekusi tersebut.

Menanggapi keluhan warga, Lambok Simamora berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada komisi terkait di DPRD Sumut. Secara pribadi, ia mengaku prihatin atas situasi yang dialami warga, tetapi menegaskan bahwa keputusan harus diambil secara kolektif melalui lembaga DPRD.

Aksi unjuk rasa ini menjadi cerminan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari efisiensi anggaran hingga konflik agraria, yang menuntut perhatian serius dari pemerintah dan DPR. (**)