Kepala Daerah di Pulau Nias Harus Lebih Kompak Majukan Daerah dan Jadikan Sebagai Provinsi

Kitakini.news - Seluruh kepala daerah di Kepulauan Nias yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025) diminta lebih intens menjalin kekompakan dan bersinergi dalam membangun dan memajukan Pulau Nias agar bisa menjadi sebuah provinsi yang telah lama diidamkan.

Baca Juga:

• Mahasiswa UINSU Desak Pemerintah Evaluasi Efisiensi Anggaran dan Perampingan Kabinet
• Aripay: Kadisdik Sumut Harus Sosok Yang Paham Pendidikan, Bukan Hanya Sekedar Manajerial
• ARS Ingatkan Dinas PUPR Tuntaskan Pengerjaan Bendungan Ujung Gurap

"Selamat kepada bupati dan walikota se Kepulauan Nias yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo di Jakarta hari ini. Semoga amanah dan berkeadilan selama menjalankan tugas untuk 5 tahun kedepan. Sehingga daerah dan masyarakat di Pulau Nias maju dan sejahtera," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Apt Cheriel Sri Pratiwi Laia S.Farm kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Kamis (20/2/2025).

Hal ini disampaikan Cheriel Sri Pratiwi menanggapi sejarah baru Indonesia yang tercipta, Kamis (20/2/2025) yakni sebanyak 481 kepala daerah bersama wakilnya se Indonesia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, termasuk kepala daerah yang ada di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Cheriel menuturkan bahwa kontestasi politik dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah selesai. Mulai hari ini sampai 5 tahun kedepan, bupati dan walikota yang ada di Kepulauan Nias sudah menjadi pemimpin untuk semua warganya masing-masing.

"Bukan lagi hanya yang diunggulkan oleh satu pihak, tapi semua warga kabupaten/kota yang dipimpin masing-masing kepala daerah. Jika semua kepala daerah di Kepulauan Nias bisa lebih kompak dalam membangun dan memajukan daerah tersebut, maka Provinsi Nias pasti akan mudah terwujud," jelas Politisi Muda Partai Hanura ini.

Cheriel juga mengungkapkan, keinginan agar Pulau Nias menjadi sebuah provinsi bukan hanya sekedar wacana. Terobosan dan perjuangan yang dilakukan semua pihak sampai ke Pemerintah Pusat telah dilakukan maksimal. Namun karena adanya moratorium, hal itu menjadi terhambat. Sehingga kemandirian memajukan daerah sendiri menjadi tertunda.

"Bila Pulau Nias telah menjadi provinsi, maka pemerintah dan masyarakat disana lebih leluasa untuk menata daerahnya sendiri. Selain itu, proses administrasi pun juga tidak terlalu panjang dan berbelit. Dorongan anggaran pun cukup antara Pulau Nias dengan Pemerintah Pusat. Sehingga proyeksi pembangunan seperti infrastruktur jalan, pariwisata dan pertanian bisa By Pass," papar Wakil Rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 8 meliputi Kepulauan Nias.

Untuk diketahui, tambah Cheriel, Pulau Nias memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat luar biasa. Selain itu, sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan juga sudah menembuh pasar internasional.

Bila sektor ini benar-benar difokuskan oleh para kepala daerah disana, maka Pulau Nias akan menjadi daerah kepulauan yang tidak kalah dengan Bali.

"Besar harapan kita bersama, pada masa pemerintahan kepala daerah yang baru bisa lebih unggul dalam sektor pariwisata. Karena ini sektor yang sangat berpotensi menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, mari bersama menyuarakan tentang Nias, daerah yang terkenal dengan keindahan alam, adat dan budaya," pungkasnya. (**)