Komisi E DPRD Sumut Soroti Akreditas Paripurna dan Izin RS Mitra Sejati

Kitakini.news -Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara "Mengkuliti" Rumah Sakit Mitra Sejati Medan saat rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (14/3/2025), terkait buruknya pelayanan yang diberikan rumah sakit swasta tersebut.

Baca Juga:

• Rudi Alfahri Pertanyakan Pengelolaan Food Estate dan MBG di Sumut
• HAMAS Sumut Desak Penutupan Klinik Ganesha yang Diduga Bermasalah Izin
• DPRD Medan Desak RS Mitra Sejati Lengkapi Izin dan Sertifikat Laik Fungsi

Hadir dalam RDP tersebut Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi, Wakil Ketua Meriahta Sitepu, Sekretaris Eddy Surahman Sinuraya, Anggota Dewi Fitriana, Pantur Banjarnahor dan Muhammad Ziad Ananta.

Hadir juga dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Sumut, manajemen Rumah Sakit Mitra Sejati dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi E DPRD Sumut Dewi Fitriana mengungkapkan bahwa dirinya melihat ada kejanggalan dengan Akreditas Paripurna yang disandang RS Mitra Sejati, karena kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien tidak mencerminkan status yang disandangnya.

"Saya melihat ada kejanggalan. Akreditasnya paripurna tapi kelakuan tidak paripurna. Atau hanya sekedar kata-kata saja yang bisa diperjualbelikan. Inikah aneh. Banyak keluhan dari pasien dan kesalahan yang sama terkesan terulang, tapi kenapa bisa-bisanya kalian dikatakan paripurna terus menerus," cetus Dewi.

Sementara disatu sisi, lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dirinya melihat izin RS Mitra Sejati terdapat kecacatan didalamnya. Dan ini menjadi pertanyaan bagi Komisi E DPRD Sumut, kenapa bisa izin tersebut dikeluarkan.

Dewi menjelaskan, bahwa setiap rumah sakit memiliki SOP pelayanan, dan RS Mitra Sejati ini SOP-nya seperti apa. Mengapa pasien tidak terlayani secara maksimal.

"Dalam satu tahun sudah berapa kali kesalahan terjadi. Tapi yang lebih mengherankan, kenapa RS Mita Sejati ini bisa dikatakan paripurna dan kenapa izin bisa keluar. Terlalu mudah bagi Mitra Sejati dimaafkan setiap ada kesalahan. Ada apa dengan Mitra Sejati. Sekuat apa Mitra Sejati ini dan siapa dibalik Mitra Sejati ini," tandas wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan rutin ke rumah sakit setiap bulan untuk memberikan pembinaan dan memastikan layanan kesehatan berjalan dengan baik.

Tak hanya itu, lanjut Subandi, pembentukan Satgas Mutu juga dicanangkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Serta Komisi E bersama Dinas Kesehatan akan menyurati Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) guna meninjau ulang standar akreditasi dan memberikan sanksi bagi rumah sakit yang tidak memenuhi criteria.

"Kita tidak ingin rumah sakit mendapat akreditasi Paripurna, tetapi pelayanannya masih di bawah standar. Ini harus diperbaiki agar masyarakat mendapat layanan kesehatan yang baik dan layak," tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi E, Meriahta Sitepu yang menjelaskan bahwa akreditasi dari rumah sakit tetap menjadi sorotan, khususnya pada persoalan izin operasional.

"Untuk itu, DPRD dan Dinas Kesehatan Sumut akan menyurati Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) guna meninjau ulang standar akreditasi dan memberikan sanksi bagi rumah sakit yang tidak memenuhi kriteria," tukas Meriahta.

Sekretaris Komisi E, Edi Surahmah berharap terjalin komitmen perbaikan layanan kesehatan pemerintah daerah, DPRD, dan BPJS.

"Dengan berbagai langkah ini, diharapkan rumah sakit di Sumut dapat memberikan pelayanan yang optimal, transparan, dan berstandar tinggi. Sehingga masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang," ucap Edi.

Sementara itu, Humas RS Mitra Sejati Erwinsyah saat dikonfirmasi usai RDP mengatakan pihaknya akan terus berupaya memperbaiki pelayanan dan sumber daya manusia (SDM). Artinya akan dibuat suatu peningkatan pelayanan dan kualitas.

Terkait kasus pasien yang diamputasi karena diabetes, Erwinsyah menerangkan bahwa prihal itu sudah dijelaskan oleh dokter yang bersangkutan dalam RDP.

"Secara umum itu sudah jelas. Kita juga sudah berdamai dan dokter spesialis yang menangani pasien tersebut juga sudah menjelaskan saat RDP tadi. Dan karena keilmuannya, dokter itu melihat bahwa jaringannya sudah mati atau sudah tidak ada aliran darah lagi. Tapi Insya Allah hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi," pungkasnya. (**)

pihak rumah sakit menjelaskan kasus pasien yang diamputasi karena diabetes. Walaupun sudah dijelaskan dokter bedahnya, namun anggota dewan menilai karena persoalan inform concern yang belum dijelaskan sepenuhnya. Padahal, rumah sakit tersebut sudah akreditasi paripurna.

"Salah satu rumah sakit yang menjadi perhatian adalah RS Mitra Sejati, yang tengah dalam pengawasan ketat setelah munculnya berbagai laporan dari pasien," ucap Ketua Komisi E, Subandi, di Kantor DPRD Sumut, Jumat (14/3/2025). (**)