Putra Terbaik Sumut di Dunia Peradilan, Dr Dahlan Dipercaya Sebagai Hakim Tinggi PT Riau

Kitakini.news - Putra terbaik asal Sumatera Utara, Dr Dahlan mendapatkan amanah besar dalam dunia peradilan. Kali ini, dirinya dipercaya menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Riau.

Baca Juga:

• Polda Riau Tangkap Spesialis Pembobol Rumah saat Masa Mudik
• PT Medan Perberat Hukuman Jubel Tambunan 8 Tahun Penjara
• Perkara Penipuan Rp758 Juta, Pemilik Sanggar Barbie Cia Production Dituntut 3,5 Tahun

"Ya, Hakim Tinggi PT Riau. Mohon doanya ya. Terima kasih," ujar Dahlan saat dihubungi dari Medan, Sabtu (22/3/2025).

Pengangkatan Dr. Dahlan sebagai Hakim Tinggi PT Riau tertuang dalam hasil rapat Tim Promosi Mutasi (TPM) Hakim, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada 21 Maret 2025.

Dr. Dahlan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, nantinya akan digantikan oleh Moehammad Pandji Santoso yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Makassar, Sulawesi Selatan.

Perjalanan Karier

Dahlan diketahui lulus seleksi Hakim Peradilan Umum Angkatan VI pada tahun 1992. Kemudian, melanjutkan Pendidikan Calon Hakim (Cakim) sekaligus Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dari Desember 1992 sampai April 1993 di Jakarta dan menjadi Calon Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Sumatera Utara.

Perjuangannya menjadi seorang hakim pun tidaklah mudah. Kariernya di dunia peradilan pun sudah malang melintang. Sejak diangkat menjadi hakim pada tahun 1996, pria yang dari kecil hingga remaja mengenyam pendidikan di Kabupaten Asahan, Sumut itu pertama bertugas di PN Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Pada tahun 2000, Dahlan dipindah tugaskan menjadi hakim pada PN Kabanjahe, Sumatera Utara. Lalu, pada tahun 2006, Dahlan dimutasi menjadi hakim pada PN Pamekasan, Jawa Timur.

Pada tahun 2009, ia kembali dipromosikan menjadi Hakim di PN Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua tahun kemudian, dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Majalengka, Jawa Barat.

Selanjutnya pada tahun 2012, Dahlan dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Idi, Aceh Timur. Satu tahun menjabat sebagai Ketua PN Idi, Aceh Timur, Dahlan kembali ke Sumut tepatnya pada tahun 2013, Dahlan dipercaya menjabat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai.

Kemudian pada tahun 2016, dipindah tugaskan menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri/Perikanan sekaligus Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sampai tahun 2017.

Dahlan berhasil menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, dan selesai pada tahun 2016. Setelah meraih gelar Doktor, Dahlan kembali ditugaskan di Sumatera Utara (Sumut) dan menjabat sebagai Wakil Ketua PN Kabanjahe.

Kemudian, pada tahun 2018, dipercaya menjabat sebagai Ketua PN Kabanjahe Kelas IB. Pada tahun 2019, menjabat sebagai Wakil Ketua Banda Aceh Kelas IA. Lalu pada tahun 2020, menjabat Ketua PN Pekanbaru Kelas 1A. Dua tahun kemudian, Dahlan kembali ke Sumut dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Medan.

Selama menjabat sebagai Wakil Ketua PN Medan, Dahlan terus memberikan kinerja yang terbaik. Dahlan ikut serta membuat PN Medan Kelas IA Khusus meraih peringkat pertama dalam kategori layanan pengadilan 2023 antar Pengadilan Negeri se-wilayah Sumatera Utara.

Selain itu, PN Medan juga meraih peringkat pertama dalam kategori pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu antar pengadilan se-wilayah Sumatera Utara. Atas kinerja terbaiknya di dunia peradilan, Jumat (8/12/2023), Dahlan dilantik sebagai Ketua PN Jakarta Barat Kelas IA Khusus.

Dalam karirnya Dahlan juga memiliki sejumlah sertifikasi hakim yakni HakimPeradilan Anak, Hakim Tindak Pidana Korupsi, Hakim Tindak Pidana Perikanan, Hakim Niaga Kepailitan dan PKPU, Hakim Hak Kekayaan Hak Intelektual dan Hakim Persaingan Usaha.

Sebelumnya, Dahlan juga sudah menjalani beberapa pelatihan seperti Pedoman Perilaku Hakim, Teknis Peradilan, Kepemimpinan, Tindak Pidana Perbankan, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Penyelesaian Persaingan Usaha. (**)