Anita Lubis Apresiasi Gagasan Kopdes dan Dorong Percepafan Ekonomi Desa

Kitakini.news -Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Anita Lubis mengapresiasi dan mendukung programpercepatan pendirian Koperasi Desa (Kopdes) yang menjadi salah satu gagasan unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Ketua KONI Sumut Harus Jago Lobi: Rafriandi Ingatkan Pentingnya Hubungan Harmonis dengan DPRD
• Frans Dante Minta 17 Program Prioritas Bobby Dilakukan Merata
• ARS: Sumut Harus Bangkit Hadapi Tantangan

Menurutnya, pendirian koperasi di setiap desa akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Saya sangat mengapresiasi wacana pendirian Kopdes. Koperasi itu adalah sosok guru perekonomian nasional. Dengan hadirnya koperasi hingga ke tingkat desa, maka geliat ekonomi akan semakin terasa hingga ke akar rumput," ujar Anita kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (16/4/2025).

Namun demikian, Anita menekankan pentingnya pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang menyeluruh agar program ini tidak berhenti di tengah jalan.

Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak koperasi yang menghadapi tantangan serius dalam operasionalnya, terutama dalam hal pemasaran dan pengelolaan manajemen.

"Pelaksanaan program ini harus benar-benar diawasi dari hulu ke hilir. Jangan sampai hanya jadi wacana atau sekadar formalitas. Misalnya koperasi usaha niaga, banyak yang kesulitan dalam penjualan produk. Ini perlu dicari solusi konkret agar koperasi bisa benar-benar berjalan dan menguntungkan anggotanya," jelasnya.

Terkait anggaran, Anita mengungkapkan bahwa alokasi dana sebesar Rp2 Miliar yang disebut-sebut akan diberikan untuk setiap Kopdes melalui kombinasi APBN dan APBD kabupaten/kota harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan koperasi yang dibentuk.

Menurutnya, indikator pembentukan Kopdes harus jelas agar benar-benar efektif dalam mendorong ekonomi lokal.

"Harus ada kategori dan indikator yang tepat dalam pembentukan koperasi ini. Jangan asal berdiri saja. Kita ingin geliat ekonomi yang nyata, bukan hanya secara administratif," tambahnya.

Ia juga menyoroti perbedaan antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini sudah lebih dahulu ada di berbagai desa.

Masih kata Anita, BUMDes kerap kali terhambat oleh berbagai regulasi dan birokrasi desa sehingga pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan.

"BUMDes masih banyak yang sulit berkembang karena terikat dengan aturan-aturan desa. Kopdes punya peluang lebih lincah jika pengelolaannya profesional dan melibatkan masyarakat secara aktif," katanya.

Sebagai contoh, Anita menyebut Kabupaten Deli Serdang yang memiliki 394 desa dan kelurahan. Jika seluruhnya memiliki koperasi yang aktif dan sehat, ia meyakini akan terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten yang kemudian akan berdampak positif secara regional bahkan nasional.

"Bayangkan jika tiap desa mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui koperasi. Maka tentu kabupaten akan maju, provinsi ikut terdorong, dan akhirnya akan menguatkan fondasi ekonomi bangsa," tutur politisi perempuan itu.

Anita menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa koperasi yang sehat adalah koperasi yang benar-benar menjalankan prinsip "dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota."

Ia optimistis, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah, wacana besar Presiden Prabowo akan terwujud dan membawa manfaat besar bagi Indonesia. (**)