Pasca Penetapan 17 Parpol, Bawaslu Sumut Sosialisasikan SIPS V.3

Kitakini.news – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Versi 3 (SIPS V.3) di Grand Antares Hotel Jalan SM Raja Medan, Kamis (15/12/2022).

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Ini kata Agus Andrianto Saat Silaturahmi Dengan Jurnalis Kota Medan
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas

Sosialisasi SIPS V.3 ini merupakan Sistem Pelayanan Disajikan oleh Bawaslu untuk Peserta Pemilu dan Masyarakat Untuk Mencari Keadilan dan digelar usai penetapan 17 partai politik (Parpol) yang akan bertarung di Pemilu 2024.

Sosialisasi SIPS V.3 ini diikuti perwakilan 17 Parpol, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura Partai Garuda.

Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sosialisasi ini juga dihadiri sejumlah advokat, wartawan dan organisasi pemantau Pemilu dan Anggota DKPP Periode 2012-2017 Pdt Saut Hamonangan Sirait.

"Ada pembaruan sistem, dari yang lama. Bawaslu memandang perlu melaku sosialisasi kepada Stakeholder dan sesuai dengan undangan unsur Parpol, advokat, wartawan," kata Kepala Bagian (Kabag) Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumut, Irwan Harahap.

Dijelaskan Irwan, bahwa di Bawaslu ada dua sistem pelaporan yang bisa disampaikan oleh peserta Pemilu dan masyarakat, yakni laporan secara langsung dan laporan tidak langsung atau online melalui SIPS V.3.

"Baik langsung maupun tidak langsung. Kami disini mensosialisasikan yang tidak langsung, by sistem. Langsung boleh dan tidak langsung boleh. Ini sebagai wujud pelayanan dari lembaga kami," terangnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumut Herdi Munte menjelaskan terkait Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Ada persengketaan Pemilu, sengketa hasil di Mahkamah Konsitusi (MK). Kalau ada sengketa proses ada di Bawaslu, Undang-undang 7 tahun 2017 sebagai kerangka hukum yang harus dibaca kita semua. Pemilu 2024 dan Pemilu 2019, masih sama Undang-undang. Ditambah Perpu nomor 1 tahun 2022. Karena ada 4 Provinsi baru," jelas Herdi.

Herdi juga mengungkapkan, bahwa ada 17 Parpol yang sudah ditetapkan untuk mengikuti Pemilu tahun 2024, nantinya. Untuk itu, Bawaslu melakukan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu.

"KPU menjalankan teknis dan Bawaslu mengawasi. Kita hadir, kesini untuk berkomitmen Pemilu di Sumatera Utara yang lebih baik," sebut Herdi.

Masih kata Herdi, bahwa Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024. Menjadi Pemilu yang bahagia dan menyenangkan. Karena, bertepatan dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang.

"Tanggal 14 Februari 2024. Karena Pemilu Valentine, Pemilu yang membahagiakan," tutur Herdi.

Masih momen piala dunia, Herdi mengibaratkan 17 Parpol itu, merupakan klub-klub sepakbola akan bertanding di Liga 2024. Dari 17 Parpol tersebut, ada 9 Parpol sudah memiliki kursi di Senayan dan 8 Parpol, ada partai lama dan ada partai baru.

"Karena bola masih berlangsung, saya istilah kan, liga 2024. klubnya (partai) sudah ditetapkan semalam (kemarin) oleh KPU RI. Mana saja klub yang akan mengikuti kompetisi liga 2024. Sudah ditetapkan Partai Politik ada 17," imbuhnya.

Lebih lanjut Herdi menjelaskan Pemilu terdiri, peserta dan ada penyelenggaraan. Sedangkan, penyelenggara Pemilu ada dua, yakni KPU dan Bawaslu. KPU melaksanakan teknis tahapan Pemilu dan Bawaslu mengawasi tahapan Pemilu.

"Dan ada DKPP yang mengawasi kami penyelenggaraan Pemilu ini," ucapnya.

Herdi juga mengungkapkan bahwa di Sumut ini, terdapat 30 persen suara milenial. Hal ini, menjadi potensi bagi Parpol untuk meraup suara dari kaum milenial.

"Millenial itu, jumlah DPT ada, 17 tahun sampai 40 tahun itu, yang suka ngopi di Kafe, 30 persen dari jumlah pemilih. Kalau 30 persen itu, menentukan sikapnya. Selesai itu, sudah," terang Herdi.

Herdi menambahkan Pemilu Tahun 2024, memiliki potensi pada putaran ekonomi masyarakat. Sehingga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di daerah, yang melaksanakan Pemilu nantinya.

"Kalau mau teliti ekonomi politik itu, luar biasa putarannya. Begitu juga, seperti kita mudik ke kampung. Orang kota bawa uang ke desa. Seperti kita ini, beli air mineral, kue dan lain-lain. Terjadi putaran ekonomi," pungkasnya.

Redaksi