DPR-RI: Pembatasan Distribusi LPG 3 Kg Jangan Sampai Sengsarakan Rakyat



Kitakini.news – Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan matang persoalan teknis rencana pembatasan pendistribusian gas LPG 3 kilogram kepada masyarakat mulai tahun 2023 mendatang. Jangan sampai pemberlakuan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat.

Baca Juga:

• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber
• DPRD Kota Medan Terima Kunjungan DPRK Aceh Besar untuk Pelajari Potensi PAD
• PGN Cetak Kinerja Positif di Triwulan III 2024, Pendapatan Meningkat 5%

Anggota Komisi VII DPR-RI Mulyanto mengatakan, pemerintah harus memastikan lebih dulu akurasi basis data yang akan digunakan untuk pembatasan distribusi LPG 3 kg itu. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang malah tidak terdata.

“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” tegas seperti dilansir dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (18/12/2022).

Mulyanto menambahkan di satu sisi memang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan. Mengingat beban APBN saat ini cukup berat. Apalagi ketika harga LPG internasional dan nilai tukar dollar AS kian melambung.

Selain itu pembatasan ini juga perlu dilakukan agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. “Persoalannya adalah pada pendataan. Ini masalah serius karena data Pemerintah berbeda-beda. Apalagi saat ini, pemerintah akan menggunakan data baru, yakni data P3KE.

Mulyanto juga menyarankan, sebaiknya pemerintah melakukan sinkronisasi data dengan data-data yang telah ada yang selama ini dipakai secara akurat, baru melaksanakan uji coba terbatas lebih dahulu.

“Kemudian dievaluasi sebelum memberlakukan kebijakan ini secara luas. Jangan serta-merta diterapkan. Ini bisa kacau di masyarakat,” cetusnya.

Masih kata Mulyanto, pemerintah diharapkan bertahap dan konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Jangan seperti pembatasan BBM yang menggunakan MyPertamina yang akhirnya maju-mundur dan malah tak terdengar lagi beritanya hari ini.

“Bagusnya dimulai dahulu dengan pembatasan BBM, agar tepat sasaran. Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu,” pungkasnya.

Redaksi