Tahun 2023, Kemenkes Evaluasi Bantuan Biaya Hidup Dokter Internsip

Kitakini.news – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes-RI) akan mengevaluasi besaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter Internsip di Indonesia untuk Tahun 2023 mendatang.

Baca Juga:

• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber
• DPRD Kota Medan Terima Kunjungan DPRK Aceh Besar untuk Pelajari Potensi PAD
• PGN Cetak Kinerja Positif di Triwulan III 2024, Pendapatan Meningkat 5%

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyesuaian Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) terkait besaran BBH yang akan diterima oleh peserta Internsip yang akan berlaku mulai Tahun 2023.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai masukan yang kami terima terkait dengan BBH dokter dan dokter gigi internsip. Sudah menjadi tugas kami di pemerintahan untuk menyerap masukan dan aspirasi dari masyarakat termasuk para dokter dan dokter gigi sebagai pemberi layanan masyarakat,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melansir dari laman resmi Setkab.go.id, Senin (19/12/2022).

Budi juga menegaskan, pembenahan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan tidak akan terjadi apabila tidak didukung dengan pemerataan sumber daya manusia (SDM).

“Oleh karena itu, melalui program internsip diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan agar masyarakat di daerah yang selama ini sulit memperoleh pelayanan kesehatan dapat mengakses dokter, dokter gigi, dan layanan kesehatan,” imbuhnya.

Dalam praktiknya, peserta internsip mendapatkan BBH selama melaksanakan program internsip dokter dan dokter Gigi.

Budi menyampaikan, evaluasi besaran BBH disesuaikan berdasarkan enam kategori daerah, yakni pertama, Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dengan nominal Rp6.499.575.

Kedua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (di luar DTPK) dengan nominal Rp3.999.574. Ketiga, Kalimantan dan Sulawesi (di luar DTPK) dengan nominal Rp3.727.034.

Keempat, Sumatera dan Nusa Tenggara Barat (di luar ibu kota provinsi dan DTPK) dengan nominal Rp3.498.800.

Kelima, ibukota provinsi di Sumatera dan Nusa Tenggara Barat dengan nominal Rp3.241.200. Keenam, Jawa dan Bali dengan nominal Rp3.241.200.

“BBH di daerah DTPK diberikan lebih tinggi, dengan harapan dapat mendorong calon peserta internsip untuk mau memilih wahana di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan,” tandasnya,” pungkasnya.

Redaksi