Kehadiran Jokowi di Sumut Diharapkan Bawa Dampak Positif bagi Perbaikan Ekonomi dan Infrastruktur

Baca Juga:

• Temui Warga Cinta Damai, Baskami Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Dari Narkoba
• Ari Wibowo: Aulia Aqsa Sudah Diberhentikan Dari Partai Gerindra
• Prihatin Kondisi Jalan Lolowua - Dola, Nias, Baskami Minta Pemprovsu Beri Atensi Khusus

Teks foto: Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto.

“Dalam kurun waktu 10 hari, Bapak Jokowi sudah 2 kali ke Sumut. Ini patut kita apresiasi, sebab dari kunjungan itu berdampak positif,” ujar Hendro kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (28/8/2023).

Hendor berharap, selain berdampak pada perbaikan ekonomi dan infrastruktur, juga diharapkan dapat menurunkan harga Sembako dan Tabung Gas Elpiji 3 Kilogram serta menurunnkan angka kasus Narkoba dan Judi di Sumut.

Akan tetapi, lanjut Hendro, hal itu belum berarti karena masalah yang bersifat urgent sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat Sumut, terutama Narkoba, persoalan Jalan Nasional, masalah tanah, harga sembako naik dan Begal yang telah membuat masyarakat provinsi ini tidak aman dan masalah mendapatkan keadilan.

“Baru saja 2 Pekan lalu Bapak Jokowi untuk membawa acara organisasi di Medan. Tiga hari lalu Kepala Negara juga hadir meresmikan Proyek Nasional SPAM di Kota Binjai,” beber Hendro.

Disisi lain, Hendroi juga menilai harusnya pihak keamanan tidak berlebihan dalam mensikapi aksi yang tidak simpati dari oknum anggota Pengamanan Presiden (Paspampres) saat ada warga yang bersikap kurang terpuji pada acara di rumah kolaborasi.

“Harusnya dengan cara Humanis, Persuasif dan baik-baik. Tidak perlu berlebihan karena ibu itu juga Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga memiliki hak untuk ketemu dengan Presidennya sekaligus dengan Kepala Negara untuk menyampaikan Uneg-Uneg kehidupan. Sedih ktita melihat kejadian tersebut,” imbuh Hendro.

“Padahal, ibu tersebut bisa diajak bicara baik-baik. Lalu ditanyakan ibu mau ketemu Pak Presiden, Ibu mau jumpa. Jika Pak Jokowi tahu hal ini, pasti akan mendengarkan jeritan dan keluhan warga di Medan. Jadi perlu dievaluasi oleh Presiden untuk menegur pihak kemanan yang berlebihan,” cetus Politis Muda PKS ini.

Tak hanya itu, Hendri juga menilai harusnya pihak keamanan tidak perlu mengeluarkan kalimat yang diduga mengatur-atur Insan Pers. Karena ini negara hukum, negara demokrasi yang dijadmin oleh konstitusi. Dan para awak media juga ada Tupoksi untuk meliput kejadia yang sesuai fakta.

“Maka jangan terkesan arogan dan jangan ada upaya membungkam pelpiutan. Jika mau diliput yang baik, ya jangan berlebihan dalam memperlakukan warga yang mau jumlah dengan presidennya. Harusnya diberikan pembinaan dan penyegaran bagi oknum pengamanan yang berlebihan maupun terkesan arigansi. Agar kedepan lebih humanis lagi,” tegas Hendro.

Reporter: Heru Soesilo