Komisi I DPR-RI: Tugas TNI Melindung Warga Masyarakat dan Segenap Tumpah Darah Indonesia

Teks foto: Anggota Komisi I DPR-RI, Sukamta. (dpr.go.id)

Baca Juga:

• Pastikan Jumlah Cadangan Minyak Indonesia, Pemerintah Dimita Lakukan Riset
• Wakil Ketua Komisi III DPR Sebut Sumut Tertinggi Kasus Judi Online
• Warga Desa Cinta Adil Masih Trauma, Takut Jumpa TNI

“Apalagi kalau tindak kriminal itu dilakukan oleh aparat negara. maka nilai kriminalnya itu berlipat-lipta,” ujar Anggota Komisi I DPR-RI, Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Hal ini dikatakan Sukamta merespon oknum Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) Praka RM bersama kedua rekannya yang juga oknum prajurit TNI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga sipil asal Aceh, Imam Masykur dengan motif pemerasan hingga tewas.

Sukamta meminta pemerintah melalui Panglima TNI agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya pelaku penganiayaan tersebut. Sebab, aparat negara harusnya melindungi WNI.

“Mereka itu digaji negara untuk melindungi warga masyarakat bukan malah sebaliknya. Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah, Panglima TNI membuat regulasi bagi siapapun yang melakukan tindak kriminal akan mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Sekaligus memastikan bahwa yang demikian ini tidak terulang lagi,” tegas Sukamta.

Sukamta juga menilai, Paspampres yang merupakan pasukan dengan tugas sangat spesifik dan dilatih sangat spesifik untuk melindungi presiden, harusnya punya karakter yang kuat.

“Bukan untuk menganiaya warga negara tetapi mestinya melindungi presiden dengan segala pengorbanannya untuk keselamatan dan kebaikan presiden,” cetusnya.

Karenanya, Sukamta meminta Panglima TNI untuk mengambil langkah-langkah tegas dan secukupnya guna memastikan kejadian semacam itu tidak terulang kembali.

“Tidak ada lagi anggota TNI, apalagi yang punya kemampuan keterampilan khusus, kedudukan khusus, untuk menggunakannya melawan warga negara Indonesia yang tidak bersalah,” pungkasnya.

Kontributor: Guruh Ismoyo