Bapenda Medan Gandeng DPRD Agar Target PPJ Terealisasi

Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapenda Medan dengan stakholder PT PLN di Ruang komisi III DPRD Medan, Senin (11/9/2023). (foto : amelia)

Baca Juga:

• Hari Amal Bhakti ke 79 Kemenag, Ini Pesan Polres Padangsidimpuan
• Sebanyak 277 Personel Gabungan Bertugas di Pengamanan Nataru 2024-2025
• Satu Unit Rumah Permanen Hangus Terbakar Padangsidimpuan

Kitakini.news - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan Benny Sinomba Siregar mengharapkan perolehan objek PPJ segera terealisasi. Mengingat percepatan capaian perolehan PAD sangat dibutuhkan untuk biaya pembangunan Kota Medan yang kini gencar terlaksana. 

"Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar target PAD terealisasi sesuai harapan sehingga pembangunan berjalan baik demi kepentingan semua pihak," ujar Benny Sinomba Siregar dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapenda Medan dengan stakholder PT PLN di Ruang komisi III DPRD Medan, Senin (11/9/2023).

Benny bilang, Bapenda Kota Medan kini terus berinovasi guna capain perolehan PAD sebesar Rp 3,064 triliun di Tahun 2023 dari 9 sektor pajak dapat maksimal. 

RDP yang difasilitasi DPRD Medan selaku mitra dihadiri Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah SE (Nasdem) didampingi sekretaris Hendri Duin Sembiring (PDI P) dan Mulia Syahputra Nasution (Gerindra).

Menyikapi paparan tersebut, Afif Afdillah menyarankan PLN segera merealisasikan PPJ ke Pemko Medan. Sebab, pajak tersebut bersumber dari warga Medan selaku pelanggan PLN yang dikutip bersamaan dengan tagihan rekening listrik.

"Tidak ada alasan untuk memperlambat apalagi untuk tidak bayar, peruntukannya seperti kita ketahui pembangunan Kota Medan," papar Afif.

Pihak PT PLN pun mengatakan akan segera berkordinasi dengan PLN Pusat guna ke akuratan data dan teknisnya.

Usai pertemuan, Ketua Komisi III Afif Abdillah mengatakan pihak PLN agar transparan soal data pelanggan PLN di Medan. Berdasarkan itu pula berapa sebenarnya jumlah besaran yang dikutip setiap pelanggan dan jumlah pelanggan keseluruhan.

"Kalau tidak salah ada sekitar Rp 630 miliar dari 772.000 pelanggan. Kita harapkan data itu harus transparan dan pembayaran tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan," tandasnya.

Reporter : Siti Amelia