Lima Tahun Menjabat, Ternyata Anggota DPRD Sumut Tak Dapat BPJS Kesehatan

Kitakini.news -Selama membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk satu periode dalam kurin waktu 5 tahun, ternyata 100 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) tidak mendapatkan fasilitas kesehatan seperti BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.

Baca Juga:

• Peningkatan Literasi, Sutarto Dorong Modernisasi Perpustakaan dan Digitalisasi Arsip Daerah
• DPRD Sumut Minta Tunda Rencana Bangun Peternakan Ayam Petelur di Deli Serdang
• Porwanas 2024, Sutarto Harapkan Para Awak Media Capai Prestasi Cemerlang

Hal ini terungkap saat Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut dr Tuahman Franciscus Purba berkeluh kesah kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (27/10/2023).

Tuahman menjelaskan, selama menjabat selama 5 tahun, Wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Sumut hanya diberikan fasilitas medical chek-up yang bukan fasilitas kesehatan atau asuransi kesehatan yang menanggung biaya perobatan atau rawat inap jika menderita sakit.

"Ini sangat miris, padahal kami berisiko tinggi dan kami kerap memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan fasilitas kesehatan gratis dan menganggarkan pengobatan gratis bagi rakyat Sumut dalam program Dana non Register, malah kami yang tak dapat. Hanya medical chek-up," ungkap Tuahman.

Selain medical check-UP, lanjut Tuahman, yang lebih miris, 100 anggota dewan sumut ini juga dimasukkan dalam 2 program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja yang pembayarannya diambil dari gaji sebesar Rp40 ribu per anggota dewan dan ini identik dengan pekerja rentan.

"Itu menurut penjelasan dari Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Ikhsan yang saya panggil beberapa hari lalu. Dia mengatakan bahwa memang tidak ada BPJS Kesehatan untuk anggota dewan. Dan yang lebih miris, kami ini dianggap pekerja rentan dan sampai sekarang, sudah 4 tahun menjabat kami tidak ada memegang atau diberikan kartu sebagai bukti pembayaran dan kepesertaan. Harusnya Sekwan mendaftarkan kami sebagai peserta BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan lainnya. Kami kan sanggup bayar. Tinggal mereka potong saja gaji kami," ketusnya.

Maka dari itu, sambung Tuahman, dirinya meminta kepada Sekwa DPRD Sumut jangan anggap remeh dengan Wakil rakyat.

"Karena saya akan meneruskan persoalan ini ke instansi terkait untuk mengaudit kinerja Sekwan DPRD Sumut dan jajarannya termasuk Kabag Umum Sekretariat Dewan, Ikhsan. Tak hanya itu. Saya akan melaporkan hal ini kepada Pj Gubernur Sumut Hassanudin dan Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.

Berkaitan dengan hal itu, Tuahman Purba juga akan melaporkan kinerja dari BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang ada di Kota Medan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan lambatnya sistem rujukan berjenjang terhadap pasien.

Seperti yang diketahui bersama, lanjut Tuahman, rumah sakit telah mempersiapkan sistem informasi tentang rumah sakit berkaitan dengan tenaga kesehatan, jumlah kamar, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi masih juga lama sistem rujukan tersebut.

"Ada apa ini. Apa ada indikasi pasien itu dilama-lamakan. Kalau sudah memakai sistem rujukan terpadu, harusnya update dan cepat pelayanan. Ini tidak, berjam-jam pasien itu menunggu. Apakah keluarga pasien harus menguhubungi Anggota Dewan dulu, baru bisa dipercepat rujukannya. Ini sudah gak benar. Saya akan laporkan kondisi ini kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Pusat. Agar dievaluasi dan diberikan sanksi bagi yang memperlama rujukan pasien," tandasnya.

Redaksi