Respon Sosialisasi KPK, Pelindo Komit Cegah Terjadi Praktik KKN

Kitakini.news -Pelindo Regional I dan Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal, Belawan terus berupaya mencegah terjadi praktik korupsi diseluruh jajaran. Hal ini tetap dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan ruang lingkunga kerja yang bersih.

Baca Juga:

• Pemko Binjai Ikuti Peluncuran Indikator MCP 2025 Secara Virtual Bersama KPK
• Jual Wanita Jadi PSK, Muncikari Asal Labusel Dituntut 7,5 Tahun
• KPK Menahan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan

"Seluruh Pelindo Group telah melaksanakan pelayanan berbasis IT di pelabuhan, mulai dari pelayanan kapal, barang dan juga kontainer. Dan upaya kami dalam peningkatan pelayanan memiliki dua poin, yakni standarisasi dan sistemisasi operasi dan peningkatan fasilitas pelayanan, dan hampir 100 persen pelayanan dilakukan secara digital. Artinya tidak perlu lagi Face to Face, tapi By System, dan program yang sedang berjalan diantaranya adalah perluasan program Single Truck Identification Data (STID), Auto Gate dan Sistem Informasi Manajemen Online Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM) ke Multi Terminal, Improvement Terminal Operational System (TOS) yang sedang diterapkan di Pelabuhan Belawan," papar Regional Head 1 PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Yarham Harid kepada wartawan di Belawan, Jumat (27/10/2023).

Hal ini dikatakan Yarham merespon Roadshow Bus Antikorupsi sektor ke pelabuhana lewat gelaran kegiatan sosialisasi danFocus Group Discussion (FGD) Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan PlatformJAGA yaituaplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara pada

sektor pelabuhan yang diinisiasi KPK di Grha Pelindo Belawan, Rabu (25/10/2023).

Terpilihnya Belawan dalam gelaran kegiatan sosialisasi ini juga menjadi pembuktian Pelindo mewujudkan pelabuhan bebas korupsi dengan serangkaian upaya menghadirkan program-program digitalisasi yang teriplementasi ke seluruh lingkup Pelindo Group.

Hal senada juga dikatakan Direktur Operasi SPMT Arif Rusman Yulianto yang menjelaskan bahwa Pelindo Multi Terminal juga telah menerapkan digitalisasi sebagai upaya pencegahan sekaligus peningkatan kualitas layanan melalui PTOS-M yang sudah diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan.

Sementara itu Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib menekankan, dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya logistik, pemerintah telah mengembangkan National Logistics Ecosystem (NLE).

"NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi kementerian/lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik. Selain memangkas biaya logistik, proses digitalisasi pada platform NLE secara tidak langsung juga diharapkan dapat menutup celah terjadinya korupsi pada ekosistem logistik di Indonesia, dan sampai saat ini sudah 46 pelabuhan yang digitalisasi melalu NLE, dan Belawan merupakan pelabuhan terbesar kelima dari 46 pelabuhan itu," beber Icrham.

Tak terkecuali juga pihak Operator Pelabuhan yang memegang peranan yang sangat penting dalam upaya cegah korupsi di sektor kepelabuhan karena selama ini selalu bersentuhan dengan pengguna layanan kepelabuhan.

Sebelumnya, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya mengungkapkan, sektor pelabuhan memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembenahan sektor pelabuhan dinilai penting. Dia juga menyebutkan, memilih Belawan karena merupakan pelabuhan yang paling maju.

"Pelabuhan Belawan secara aktif sudah melakukan gerakan-gerakan perbaikan dalam memberikan pelayanannya sejak tahun 2018, dilihat juga dari penerapan NLE,. Pelindo Belawan telah melaksanakan 8 indikator penerapan NLE dan sekarang pemerintah membuatnya jadi lebih sistemik di bawah komando kementerian investasi langsung," pungkas Herda.

Kontributor: Desrin Pasaribu