Sekda Sumut Minta FPR dan Pokja Berikan Rekomendasi Percepatan Penyempurnaan RTRW

Kitakini.news -Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Sumut) Arief S Trinugroho berharap seluruh anggota Forum Penataan Ruang (FPR) Sumut bersama kelompok kerja dapat memberikan memberikan masukan dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumut.

Baca Juga:

• Sekda Sumut Ajak Pemuda Terus Partisipasi Dalam Pembangunan
• Ada 8 Pesan Pj Gubernur Sumut dalam Paripurna HUT Kota Medan ke-434
• Rakor Reforma Agraria Momentum Rumuskan Langkah Srategis

Hal tersebut disampaikan Sekda Sumut Arief Trinugroho usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Penataan Ruang (FPR) Sumut di ruang Djamin Ginting Hotel LePolonia, Jalan Sudirman Nomor 14 Medan, Jumat (27/10/2023).

Arief menjelaskan, penyempurnaan dan revisi Perda RTRW Sumut perlu dilakukan karena muncul peraturan Menteri ATR/BPN ada penyatuan tata ruang antara daratan dan wilayah pesisir yang selama ini tata ruangnya terpisah.

"Hari ini kita Rakor untuk penyempurnaan Ranperda revisi RTRW Sumut. Kenapa perlu direvisi, karena muncul peraturan Menteri ATR/BPN ada penyatuan tata ruang antara daratan dan wilayah pesisir yang selama ini tata ruangnya terpisah," ujarnya.

Masih kata Arief, RTRW yang dimiliki Sumut hanya wilayah daratan saja, tidak termasuk wilayah pesisir. Jadi Pemprovsu memiliki rencana zonasi peraian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"RTRW ini nantinya tidak ada lagi rencana tata ruang darat dan ini menjadi satu kesatuan, menjadi Tata Ruang Provinsi Sumut yang berisi rencana tata ruang daratan dan wilayah pesisir," bebernya.

Karena itu, Arief berharap dengan adanya masukan dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, agar program yang direncanakan bisa perjalan secara maksimal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

"Disini kita padukan berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. Jadi perlu koordinasi, baik koordinasi satu wilayah administrasi, antardaerah dan antartingkatan pemerintah," pintanya.

Redaksi