Beli Solar Bersubsidi Harus Gunakan Aplikasi, Daniel: Itu Kebijakan Menambah Beban Nelayan

Kitakini.news - Regulasi yang baru saja diterapkan terhadap nelayan yang harus menggunakan aplikasi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Bersubsidi dinilai akan memberikan dampak kepada para nelayan dan mata pencaharian mereka.

Baca Juga:

• Ternyata Ada Pegawai "Pertamina" dalam Penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka
• SPBU Nagalan 14.201.135 Medan Selayang Disegel Polisi Diduga Oplos Pertalite, 3 Tersangka Terancam Hukuman 6 Tahun
• Ditreskrimsus Polda Sumut Kembali Ungkap Modus Baru Penyelewengan Solar Subsidi: Mobil Pribadi Disulap Angkut 1.000 Liter

Maka dari, pemerintah diminta agar menyesuaikan kembali kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut dengan criteria penerima manfaatnya.

"Perubahan kebijakan yang signifikan seperti dapat menyebabkan dampak kepada nelayan dan penghasilan mereka," cetus Anggota Komisi IV DPR-RI, Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah terhadap penggunaan untuk pembelian BBM Solar bersubsidi dengan menggunakan aplikasi banyak dikeluhkan para nelayan di Indonesia.

"Para nelayan keberatan terhadap aturan baru tersebut, karena banyak dari mereka yang kesulitan mengakses aplikasi melalui ponsel pintar, selain itu juga masih ada nelayan yang buta huruf, hingga kondisi sebagian nelayan yang tidak memiliki gawai untuk mengakses aplikasi," beber Daniel.

Oleh karena itu, Daniel meminta pemerintah agar memahami criteria penerima manfaat sebelum menerapkan kebijakan meski di era kemajuan zaman, masih banyak juga masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi seperti bagi para nelayan yang tinggal di daerah pesisir.

"Sebelum membuat kebijakan, harus dilihat kriteria penerima manfaat. Para nelayan ini sudah terbiasa menggunakan cara konvensional dalam membeli Solar untuk keperluan melaut mereka, jadi dengan persyaratan menggunakan aplikasi tentu akan menambah beban mereka. Kebijakan yang kurang efektif diterapkan dapat menghambat penyerapan subsidi solar bagi para nelayan," paparnya.

Menurutnya, penggunaan aplikasi akan memerlukan biaya tambahan, terutama jika memerlukan koneksi data internet. Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, biaya tambahan ini dapat menjadi beban finansial mereka.

"Nelayan itu pendapatannya harian dari menangkap ikan, adanya tambahan beban finansial dapat berpengaruh pada perekonomian mereka sehari-hari. Tidak semua masyarakat menganggap penggunaan internet merupakan prioritas. Ini harusnya juga jadi pertimbangan," tandasnya.

Daniel juga mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan alternatif bagi para nelayan. Misalnya dengan masih diperbolehkannya pembayaran tunai untuk pembelian solar bersubsidi bagi nelayan yang kesulitan mengakses aplikasi.

"Perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada para nelayan, untuk memastikan bahwa mereka memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti," tutur Daniel.

Masih kata Daniel, bahwa Pemerintah diingatkan agar memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi target program atau kebijakan. Kebijakan pemerintah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi kebijakan jangan justru mempersulit rakyat. Memahami kriteria masyarakat adalah kunci sukses dalam merancang program yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka," tukasnya.

Lebih lanjut Daniel menyebut, program-program yang mempertimbangkan kriteria penerima manfaat akan cenderung lebih mudah diterima rakyat. Hal ini lantaran masyarakat akan merasa Pemerintah mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyat, serta berusaha memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

"Saya memahami Pemerintah ingin membawa masyarakat kita semakin lebih maju. Tapi tidak bisa dipaksakan juga apabila mereka belum bisa beradaptasi dengan cepat. Diperlukan waktu untuk penyesuaian," ungkap Daniel.

Adaptasi penyesuaian tersebut bisa dilakukan dengan berbagai alternatif dalam implementasi kebijakan. "Seperti misalnya tadi, program pembelian solar bersubsidi dengan aplikasi tetap berjalan, tapi juga masih membuka ruang bagi nelayan untuk membayar dengan uang tunai. Pada akhirnya nanti nelayan bisa menyesuaikan. Jadi program kerakyatan harus memberi kemudahan, jangan malah menghambat masyarakat," pungkasnya. (*)