Penyabar Nakhe: Pj Gubsu Harus Desak Dinas PUPR Kebut Pengerjaan Proyek Multiyears di Pulau Nias

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Penyabar Nakhe mendorong Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Hassanudin segera memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) agar mengebut pelaksanaan kegiatan Proyek Multiyears bernilai Rp2,7 Triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan yang sejauh ini masih "tertinggal" disejumlah kabupaten/kota di Pulau Nias dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina)

Baca Juga:

• Sumut Semakin Dikenal Kancah Internasional Lewat Event Aquabike World Championship 2024
• Kecewa tak Kunjung Ada Pembangunan, Warga Asahan Bangun Kuburan di Badan Jalan
• DPRD Sumut Desak Sekwan Lebih Sigap Urus SK Pengesahan Pimpinan Dewan ke Mendagri

"Kita ingin ada komitmen yang kuat mengebut proyek Rp2,7 Triliun mengingat kontrak waktu pelaksanaannya semakin dekat," tegas Penyabar kepada Kitakini.news di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (15/11/2023).

Hal ini dikatakan Politisi PDI Perjuangan tersebut merespon progres pelaksanaan proyek jalan dan jembatan yang seluruhnya bernilai Rp2,7 triliun, khususnya di Nias dan Madina.

"Sejauh yang saya ketahui, hanya satu pekerjaan yang sudah dikerjakan yakni jembatan Oyo di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, selebihnya belum disentuh," imbuh Penyabar.

Penyabar juga mengaku belum mendapat informasi alasan lambannya pengerjaan pekerjaan sebanyak 7 item yang harusnya sudah dilaksanakan mulai Juni 2022, namun hingga saat ini belum juga terlihat tanda-tanda proyek ini terlaksana.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan rombongan Dewan Dapil VIII Nias sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) paket proyek pembangunan jalan dan jembatan berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara Multiyears di ruas jalan Lolowua - Dola, Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias yang mengalami longsor di bulan November 2022.

Baskami ketika itu berharap Pemprovsu memberikan atensi khusus mengenai pembenahan infrastruktur jalan, karena waktu yang terus berjalan dan masyarakat Pulau Nias sangat berharap segera tuntas. "Saya kira masyarakat tidak mau tahu apa kendalanya, yang penting mereka lihat kerjaan harus tuntas," katanya.

Sebagai daerah yang terkenal dengan obyek wisata dan hasil perkebunan, Nakhe berharap Pemprovsu mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit peningkatan ekonomi di daerah tersebut.

"Ya kalau lamban juga, nanti semuanya terganggu, ekonomi terganggu, aktifitas tergganggu dan semuanya jadi macet," katanya.

Berkaitan dengan kunjungan Pj Gubsu Hassanudin ke Nias pekan ini, Nakhe berharap beliau memberi atensi khusus agar proyek infrastruktur dapat dikebut pelaksanaannya.

Menyinggung soal kendala di lapangan, Penyabar mengungkapkan pihaknya dapat menyadari kondisi yang ada. "Namun saya usulkan dibuatlah satu desk khusus, yakni tim atau pejabat yang hanya memantau, mengevaluasi dan menargetkan kapan selesainya kerjaan di Nias," tuturnya.

Dengan Desk khusus ini, diharapkan satu pelaksanaan kegiatan dapat ditargetkan kapan selesainya. "Tidak lagi terpecah-pecah, nanti jangan kita, kontraktornya sendiri pun tak tau kapan siapnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kadis PUPR Marlindo mengatakan, saat ini pihaknya masih melihat kendala pembangunan produksi campuran beraspal panas atau Asphalt Mixing Plant (AMP) baru di beberapa lokasi.

Yaitu di Kab. Tapanuli Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas Utara, Kabupaten Asahan dan Kab. Nias Barat dan telah dilakukan klarifikasi lapangan terhadap pembangunan AMP tersebut melalui UPT Dinas PUPR serta adanya penambahan waktu kerja. (**)