Berikut 8 Masalah yang Menjadi PR Pemko Medan Menurut Dhiyaul Hayati

Kitakini.news - Anggota DPRD Medan Fraksi PKS Dhiyaul Hayati mengingatkan lagi sejumlah persoalan yang belum terselesaikan oleh Pemko Medan hingga akhit tahun 2023. Menurutnya, banyak peristiwa penting yang menjadi keluhan warga Kota Medan dan harus menjadi perhatian Pemko Medan di tahun 2024.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Terima Foto Indah dari TNI AU
• Jebolan Lempar Lembing NPC Medan Ini Buktikan Disabilitas Tak Batasi Asa Jadi PNS
• Rico Waas Lepas 2.635 Calon Jamaah Haji dengan Tepung Tawari, Ajak Doakan Kota Medan

Diantaranya masalah lampu pocong yang menggunakan uang rakyat, namun jadi tersia-sia. Padahal anggaran yang digunakan tidak sedikit, mencapai Rp 25 miliar.

"Untuk lampu pocong yang kita sayangkan karena pengerjaan yang tidak profesional. Sehingga merugikan rakyat kota Medan. Kita berharap jangan lagi terulang proyek-proyek yang kurang menyentuh masyarakat dan menelan anggaran besar seperti lampu pocong. Proyek lampu pocong yang menggunakan uang rakyat itu malah menjadi polemik. Selayaknya anggaran dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih menyejahterakan rakyat," kata Dhiyaul Hayati.

Selain itu, banjir, bantuan UMKM, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, juga program Universal Health Coverage (UHC), juga masih menjadi masalah ditengah masyarakat. UHC misalnya, ternyata masih banyak masyarakat belum mengetahui adanya pelayanan kesehatan gratis tersebut.

"Ini sebagai refleksi akhir tahun bagi Pemko Medan agar menuntaskan permasalahan ini di tahun 2024," katanya.

Berikut kaleidoskop Kota Medan 2023 yang dirangkum Dhiyaul Hayati sebagai bahan refleksi akhir tahun, di antaranya:

1. Persoalan lampu pocong yang dibangun namun jadi tersia-sia, padahal proyek lampu jalan tersebut kurang menyentuh masyarakat. Sementara banyak rakyat mengeluhkan permasalahan lampu jalan dan ketiadaan tiang lampu di sekitar lingkungan mereka. Selain itu juga, permasalahan jalan dan drainase yang rusak sehingg menyebabkan banjir di pemukiman warga.

2. Pengangguran yang tinggi menyebabkan kemiskinan semakin bertambah. Selain bantuan langsung tunai warga juga membutuhkan pelatihan agar mampu membuka usaha sendiri.

3. Pelaku usaha mikro yang jumlahnya hampir 100 ribu di Kota Medan belum merasakan pendampingan yang memadai. Pemko perlu melakukan perlindungan dan pengembangan untuk pelaku UMKM di Kota Medan. Memberikan akses untuk bantuan modal dan juga memberikan pelatihan untuk pengembangan usaha.

4. Permasalahan sampah dan minimnya alat angkut sampah dari rumah-rumah di dalam gang menyebabkan menumpuknya sampai di beberapa ruas jalan protokol. Tempat pembuangan sampah yang sementara juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Jangan sampai mengganggu fasilitas publik misal sekolah dan rumah ibadah.

5. Generasi muda mengeluhkan fasum terkait bidang keolahragaan yang masih minim di kota medan. Olahraga membuat pemuda menjadi sehat dan terhindar dari narkoba. Seluruh organisasi pemuda harus mendapat perhatian pemerintah kota.

6. Pemberian reward kepada para pelayan jasa warga kota seperti guru magrib mengaji, guru sekolah Minggu dll adalah bentuk perhatian Pemko Medan terhadap kepedulian warga di bidang agama. Karena perlu terus dilakukan monev agar program reward ini tepat sasaran. Semua pelayan jasa harus mendapatkan reward ini. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program ini sehingga ada hak pelayan jasa yang tidak diberikan.

7. Kota Medan menjadi Kokab ke 11 di Sumatera Utara yang melakukan program UHC bagi warganya. Dalam realisasinya masih banyak warga yang belum mengetahui adanya program ini. Perlu dilakukan terus sosialisasi di tingkat kelurahan sehingga tidak ada lagi warga yang sakit dan tidak bisa berobat. Pelayanan kesehatan bagi peserta UHC perlu terus ditingkatkan baik di puskesmas, RSUD maupun di RS Swasta.

8. Kutipan parkir liar di beberapa ruas jalan Kota Medan perlu mendapatkan perhatian. Agar uang rakyat kembali ke rakyat dalam program pembangunan maka penertiban parkir liar harus dilakukan dengan sepenuh hati.

"Semoga ini menjadi catatan bagi Pemko Medan untuk menuntaskan di tahun 2024, karena ini merupakan persoalan urgen yang dialami masyarakat dan butuh segera diselesaikan," tandasnya.