Hassanudin Buka Pra Musrenbang RKPD 2025 Zona Dataran Tinggi

Kitakini.news - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin membuka secara resmi Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2025 untuk Zona Dataran Tinggi, di Sibayak Hotel, Berastagi, Kabupaten Karo.

Baca Juga:

• Sebanyak 2 Ribu Lebih Rumah Akan Dibedah di Sumut
• Festival Bunga dan Buah di Karo Jadi Momen Kebanggaan Budaya di Kancah Internasional
• Agus Fatoni Kagum Dengan Kreativitas Masyarakat Karo

Pada kesempatan itu, Hassanudin menyampaikan ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut, yakni kualitas sumber daya manusia dan sosial, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintah.

"Dalam Pra Musrenbang ini, saya sampaikan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut," ujar Hassanudin pada pembukaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut tahun 2025 Zona Dataran Tinggi, Selasa (16/1/2024).

Pertama, lanjut Hassanudin, terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Hal ini, menjawab permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi, dan ketahanan bencana, yang akan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan strategis.

"Seperti pelaksanaan SMA terbuka, pembangunan ruang kelas baru, pemberian makanan pendamping ASI Balita, layanan mobil kesehatan mental dan perlindungan kesehatan ibu dan anak," ujarnya.

Kedua, terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin menyebutkan pertumbuhan ekonomi ini akan menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. "Terakhir, keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya," jelasnya.

Untuk itu, Hassanudin meminta kepada kabupaten/kota untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis parsial, dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan, yang disesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

"Forum pra Musrenbang ini menjadi penting, bagaimana kita menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integritas antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten kota," katanya.

Disampaikan juga, kelemahan perencanaan selama ini yakni belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam suatu perencanaan yang terintegrasi. Karena itu, saatnya semua pihak harus meninggalkan ego sektoral dengan ego kewilayahan. "Inilah tujuan yang ingin kita wujudkan dalam pra Musrenbang ini," sebutnya.

Pada Pra Musrenbang Dataran Tinggi yang akan berlangsung hingga 17 Januari tersebut, hadir Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, para pimpinan OPD Pemprov Sumut, Pimpinan Wilayah Bank Indonesia Sumut, dan para bupati/walikota, di antaranya, Bupati Karo, Dairi, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan (Humbahas), Pakpak Bharat, Toba, Wakil Bupati Taput, dan Walikota Pematangsiantar.

Sebagai tuan rumah, Bupati Karo Corry Sebayang berharap, kegiatan Pra Musrenbang yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana dengan lancar. Ia kemudian menjelaskan, di Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris. Sehingga sektor pertanian menjadi terpenting dalam sendi perekonomian.

"Semoga Musrenbang ini akan memberikan usulan rencana kerja yang mendorong pembangunan untuk setiap kabupaten/kota dan Provinsi Sumut tentunya," ujarnya.

Usai membuka Pra Musrenbang, Pj Gubernur Sumut dan Bupati Karo mengunjungi Bus Layanan Kesehatan. Juga menemui sejumlah warga yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, salah satunya Boru Ginting, yang ingin periksa darah.

"Saya kemari mau cek darah. Sering tensinya naik, gula darahnya juga. Ini pelayanan kesehatan gratis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pj Gubernur Sumut dan Bupati Karo untuk fasilitas pelayanan kesehatannya," ungkapnya. (**)