Menakar Pro Kontra Genosida di Gaza, Provokasi Bertopeng Demokrasi.

Kitakini.news - Peran Negara Indonesia di kancah Internasional telah menorehkan sejarah penting, betapa pedulinya bangsa ini terhadap wacana perdamaian dunia. Sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru, kiprah NKRI berperan serta bahkan menjadi pemrakarsa munculnya gerakan anti penjajahan dan peperangan, bahkan kita sempat dijuliki Macan Asia.

Baca Juga:

• Serangan Iran-Israel Tekan IHSG dan Rupiah, Investor Hindari Aset Berisiko
• PB PASU: Rekrutmen Tenaga Ahli DPRD Sumut Harus Selektif, Bukan Usulan Partai
• Konsumen Muslim Harus Lebih Selektif Hindari Produk Terafiliasi Israel

Sebut saja pengiriman pasukan PBB untuk misi perdamaian di Negara Kongo pada tahun 1957, Misi Kontingen Garuda ke kawasan Timur Tengah yang dilanda peperangan, termasuk Palestina. Kemudian berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada Konferensi Asia Afrika, sebagai upaya membebaskan negara-negara di dua benua ini dari pengaruh perang dingin 1953. Bahkan memprakarsai kerjasama antar negara yang tergabung dalam gerakan non blok (GNB) pada 1992, dimana Indonesia bersama 100-an negara menolak berpihak kepada kekuatan besar negara maju manapun (Timur dan Barat). Hingga bergabung dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel.

Namun jika kita melihat dalam satu dekade terakhir, peran seperti itu seakan tenggelam dan nyaris tidak kita temui lagi. Walaupun mungkin tetap ada, tetapi tidak signifikan lagi. Sehingga ketika ada konflik antarnegara, seakan Indonesia menjadi negara yang pasif dan nyaris tidak terlihat punya langkah besar, terutama menegaskan diri sebagai Negara yang menggaungkan perdamaian, serta menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari konflik Palestina-Israel Gaza, tentu saja tipologi yang lahir dari peristiwa puluhan tahun itu adalah sebuah tindakan genosida, karena negara Israel menghabisi, membombardir secara brutal etnis dan agama tertentu. Meskipun ini tak hanya soal Agama, tetapi pasti ada persinggungannya. Karena faktanya, mayoritas penduduk di Palestina beragama Islam.

Mirisnya, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seakan mandul dan tidak berkutik jika sudah membicarakan soal Israel-Palestina. Berbeda ketika urusan lain, organisasi negara-negara di dunia ini cukup menonjol dalam mengusung perdamaian dunia. Bahkan Negara Amerika, dimana Markas PBB berdiri, justru dikabarkan memberikan bantuan kepada Israel, yang notabene menjadi pembantai di konflik ini.

Muncul pula tudingan di Barat, bahwa yang menjadi korban serangan adalah Israel, yang tentu saja itu satu wacana yang berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Bahwa sekalipun benar ada serangan dari Palestina, itu adalah bentuk perlawanan atau balasan. Bahkan itu juga sangat jauh tidak sebanding, tidak signifikan, dengan apa yang Israel lakukan selama ini terhadap Palestina. Bahkan dari berbagai video yang viral di media sosial, korbannya adalah anak-anak Palestina.

Tragedi inilah yang kita sebut sebagai perilaku Genosida yang dilakukan oleh Israel. Menguasai tanah Palestina dengan cara membantai warga yang tidak bersalah, untuk memperluas daerah kekuasaannya. Hal ini bisa kita lihat dari perkembangan peta kekuasaan negara Palestina yang semakin mengecil, karena seakan mereka tidak mendapat dukungan kuat untuk mempertahankan negerinya.

Sementara hanya sebagian kecil dari negara-negara Arab yang mau membantu, seperti Turki yang belakangan mencabut surat besarnya dari Israel, Iran yang mengirim bantuan, hingga Rusia dan Venezuela yang mengirim bantuan serta pasukan. Termasuk Indonesia dan negara-negara lain yang mengirim bantuan makanan dan obat-obatan.

Dari kondisi ini kemudian dapat kita maknai, bahwa dalam segi kemanusiaan tentu tidak ada pilihan. Bahwa semua warga negara di dunia, tanpa memandang agama, ras dan suku apapun, harus menolak, mengecam dan mengutuk aksi brutal Israel terhadap Palestina.

Sehingga jika ada pihak-pihak yang mengklaim atau menyebut dirinya sebagai pendukung Israel, khususnya di Indonesia perlu dipertanyakan sisi kemanusiaannya. Meskipun kita hidup di era demokrasi, dimana semua orang atas nama hak azasi manusia atau kelompok berhak mempunyai pilihan masing-masing.

Namun seharusnya kita paham bahwa tidak ada demokrasi dalam berbicara kemanusiaan. Sebab hak asasi manusia dan demokrasi itu harus melindungi kemanusiaan. Sebab ia mutlak, bukan parsial seperti halnya Agama, suku dan ras. Apalagi ini dikaitkan dengan dunia Islam, yang kemudian muncul polarisasi sekaan umat Muslim itu intoleran, karena hanya membela Palestina yang mayoritas Islam.

Padahal wacana seperti ini kita tahu adalah framing media semata. Masyarakat diprovokasi, sehingga kerukunan umat beragama yang terjaga sejak mulai Orde Lama, Orde Baru sampai era reformasi, sekarang ini menjadi kacau. Bagaimana kita lihat terjadi konflik antara kelompok yang menyuarakan kemanusiaan untuk Palestina, berhadapan dengan kelompok yang pro kepada Israel sampai berujung bentrok. Teranyar, seorang pria di Kabupaten Toba, viral karena menyuarakan isi SARA, juga terkait Israel-Palestina yang juga viral serta menuai kecaman para netizen serta berujung pada penahanan atas dugaan penistaan agama.

Seharusnya jika kita bicara dan berfikir jernih, semua warga Indonesia ini tidak lagi terkotak-kotak mengenai Genosida, tragedi kemanusiaan. Meskipun dalam konteks demokrasi, siapa saja bebas memilih, tetapi untuk hal ini, jika ada pro dan kontra soal Israel-Palestina, perlu dipertanyakan sisi kemanusiaannya.

Sebab apapun Agamanya, harusnya menolak tindakan yang tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Karenanya, tidak ada hubungan genosida dengan demokrasi, isu itu hanyalah upaya tameng provokasi untuk memecah belah kerukunan anak bangsa yang sejatinya dari awal telah dibingkai oleh Pancasilan dan Bhineka Tunggal Ika.

Oleh Eka Putra Zakran SH MH.

Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB-PASU).