Pemko Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (18/9/2023).
Pemko Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (18/9/2023).
Asisten Ekbang Agus Suriyono mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kemendagri dari Comman Center Medan, Senin (18/9/2023). (foto : kominfo)
Kitakini.news - Mewakili Wali Kota Medan, Asisten Ekbang Agus Suriyono mengungkapkan Pemko Medan siap dan akan melaksanakan arahan yang disampaikan Kemendagri untuk pengendalian inflasi.
"Seperti berkolaborasi dengan Bulog terkait dengan percepatan penyaluran bantuan pangan beras," tuturnya usai mengikuti rakor dari Comman Center, Kantor Wali Kota Medan.
Pertemuan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw, juga diikuti Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia serta stakeholder. Dalam rakor tersebut Irjen Tomsi Tohir memberikan beberapa arahan terkait pengendalian inflasi.
Menurut Tomsi, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan pada hari Senin di setiap minggunya, merupakan amanah sekaligus perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.
Hal ini bertujuan untuk memantau inflasi diseluruh daerah se-Indonesia dan segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengatasi inflasi didaerah yang bermasalah.
"Pengendalian inflasi dengan menjaga harga dan ketersediaan barang dan jasa, diharapkan mempu meringankan beban yang ditanggung masyarakat," ungkapnya.
Dijelaskan Tomsi berbagai upaya, selalu dilakukan pemerintah dalam usaha mengendalikan inflasi, seperti operasi pasar murah, mengawasi dan menjaga stok barang atau bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, baik di gudang maupun ditingkat distributor hingga pengecer, guna menghindarkan penimbunan.
"Bantuan pangan beras yang merupakan program Pemerintah Pusat untuk KPM selama tiga bulan, di tahap II progresnya masih 7,9 persen atau 14.997 ton. Untuk mencapai bantuan pangan beras kepada 21.353.000 PKM, kami meminta Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan Bulog. Artinya Pemda dapat mengejar dan mempertanyakan kepada Bulog jika bantuan beras belum disalurkan," tandasnya.
Reporter : Siti Amelia
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Dipimpin AKBP Dudung, Polres Padangsidimpuan Ungkap peredaran Sabu 3 Kg
Sep 05, 2023Alamak, Pengedar 3 Kg Sabu di Padangsidimpuan Terancam Hukuman Mati
September 05, 2023Dipimpin AKBP Dudung, Polres Padangsidimpuan Ungkap peredaran Sabu 3 Kg
September 05, 2023
Komentar 0