APINDO Usul Kementerian Baru di Kabinet Prabowo - Gibran

Saat ini, persoalan perumahan masuk dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

• Bawaslu Sumbar Rekomendasikan Lagi 3 PSU di Mentawai dan Padang
• Air Setinggi Pinggang Dewasa, Petugas Gunakan Perahu Karet Antar Pemilih
• Pencoblosan Ulang di Asahan tetap Berjalan, Meski Masih Hujan dan Banjir

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa mereka telah mengusulkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk pemerintahan berikutnya. Usulan ini didasarkan pada Roadmap Perekonomian 5 tahunan dari pengusaha.

"Dari segi nomenklatur, kami menyadari keterbatasan yang ada. Namun, kami memperhatikan kebutuhan akan kementerian yang fokus pada properti, yang saat ini masuk ke dalam lingkup PUPR yang lebih berfokus pada infrastruktur," ujar Shinta.

Menurut Shinta, pembentukan kementerian baru ini diharapkan akan diikuti oleh pembentukan badan-badan pelaksana, seperti badan percepatan perumahan dan badan yang fokus pada perkotaan.

"Pembentukan kementerian ini sejalan dengan visi Prabowo untuk melaksanakan program tiga juta rumah," tambahnya.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menangani backlog perumahan, dengan angka backlog hunian mencapai 12,71 juta unit pada tahun 2021. Target Indonesia adalah mencapai zero backlog pada tahun 2045.*