Maju di Pilkada 2024 Sebagai Bupati Madina, Atika Azmi Akan Lanjutkan Pembangunan Yang Membawa Kesejahteraan

Kitakini.news -Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution periode 2021-2024, bertekad akan membawa daerah tersebut menjadi kabupaten yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dan paham digitalisasi, sejahtera dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada serta diisi dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan yang baik.

Baca Juga:

• HUT Kota Medan ke-434. Rahudman Harahap: Refleksi Perjalanan dan Visi Maju untuk Masa Depan
• KPU Tetapkan Syarat Usia Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024: Minimal 30 Tahun!
• Swadaya Sendiri, Warga Buat Spanduk Dukung Rudy Hermanto Maju Pilkada Medan

"Madina kedepan akan kita upayakan dengan pengembangan SDM yang mengerti dan paham digitalisasi. Sebab, saat nanti terpilih menjadi orang nomor 1 di kabupaten ini, saya akan menerapkan sistem digitalisasi pemerintahan yang akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan keadiministrasian yang prima dan cepat. Selain itu juga memudahkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat. Untuk diketahui bersama, bahwa saat ini digitalisasi pemerintahan merupakan keharusan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat," papar Atika.

Hal ini dikatakan terkait dengan pencalonannya sebagai bakal calon (Bacalon) Bupati Madina diajang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (27/11/2024).

Atika menjelaskan, keinginan dirinya maju di Pilkada 2024 sebagai bakal calon Bupati Madina, tentunya sudah mendapatkan restu dan dorongan dari Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution. Dukungan tersebut muncul karena saat ini Madina membutuhkan sosok pemimpin muda yang yang energik, tegas dan paham digitalisasi yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Madina.

"Saya maju sebagai Bacalon bupati setelah mendapat restu dari Bapak Jafar Sukhairi. Beliau yang mendorong saya dan hubungan kami sampai saat ini masih baik dan harmonis," imbuh Atika kepada wartawan di Medan baru-baru ini, terkait pencalonan dirinya sebagai orang nomor 1 di Madina.

Atika mengungkapkan, dengan mengusung visi "Melanjutkan Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Madina Yang Lebih Sejahtera", dirinya menyadari masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi, terutama pelayanan publik dan fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan.

Hal ini disebabkan luasnya wilayah Madina dan keterbatasan anggaran serta pandemi Covid-19 pasca dilantik menjadi Wakil Bupati yang berpasangan dengan Jafar Sukhairi Nasution.

"Pasca dilantik sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Bapak Jafar Sukhairi, kita memasuki tahun Covid-19 yang menyebabkan refocusing anggaran. Kemudian pada tahun 2023, barulah kita mulai pembangunan dengan satu tahun anggaran penuh. Namun, itu tidak selesai karena di tahun 2024 ini merupakan tahun politik, seperti pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, sehingga pembangunan selama 1 periode tidak tuntas dan bahkan ada yang baru dimulai," bebernya.

Maka dari itu bila nantinya terpilih menjadi Bupati Madina, sambung Atika, dirinya akan melanjutkan pembangunan itu secara bertahap selama 5 tahun, yang dapat menumbuhkan geliat dan perputaran ekonomi yang bermuara pada naiknya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu saat disinggung banyaknya pertambangan masyarakat yang dibuka, Atika menegaskan bahwa Pemkab Madina tidak ada melarang masyarakat untuk melakukan penambangan di tanah milik mereka.

"Kita bukan melarang, tapi meminta masyarakat agar sabar menunggu sampai ada regulasinya. Sebab, kita butuh regulasi. Saat ini Pemkab Madina sudah mengajukan 11 Wilayah Pertambangan Rakyat (WRP) kepada Pemerintah Pusat. Dan Alhamdulillah, 8 sudah di Approve (Disetujui) dan 3 WRP tidak disetujui. Tapi kita sudah mengajukan kembali untuk ditinjau ulang. Semoga saja di Approve oleh Pemerintah Pusat. Dan sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan 2 Kementerian," terangnya.

Lebih lanjut Atika menerangkan, bahwa yang menentukan lokasi WRP bukanlah Pemkab Madina, melainkan Pemerintah Pusat. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PT Antam agar mau menjadi "Bapak Angkat" masyarakat dalam mengelola pertambangan.

"Sehingga ketika nanti Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat bisa mengelola tambang mereka dan lebih sejahtera serta Pemkab Madina juga mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari itu. Artinya, bila ada regulasi yang diterapkan, semua akan diuntungkan, baik masyarakat maupun Pemkab," tandasnya.

"Intinya, Pemkab Madina itu ingin membantu masyarakat dalam melegalkan pertambangan rakyat dan meminta PT Antam menjadi "Bapak Angkat". Sehingga rakyat tahu, kemana harus menjual hasil tambang mereka. Maka dari itu, untuk menjadikan Madina yang lebih sejahtera dan maju, mari sama-sama kita mendukung program pemerintah yang saat ini sedang dijalankan," pungkasnya. (**)