KPU Binjai Tetapkan DPS Pilkada Sebanyak 219.873 Pemilih

Kitakini.news -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada 2024 sebanyak 219.873 pemilih dan 397 TPS.

Baca Juga:

• Repdem : Masinton Cerminan Perbaiki Kerusakan Demokrasi
• Potret Banjir Warnai Momentum Pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di Sumut
• Tidak Terima C6, Warga Bisa Datang ke TPS dengan KTP Saja!

"Rekapitulasi ini sangat penting untuk memastikan setiap masyarakat Kota Binjai dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 mendatang. Kebetulan KPU Binjai jadi KPU kabupaten/kota pertama di Sumut yang menggelar rapat pleno penetapan DPS pada Pilkada 2024," ucap Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, Senin (12/8/2024).

Koordinator Divisi Data KPU Kota Binjai, Ahmad Amri Siregar, mengatakan, DPS Kota Binjai untuk Pilkada 2024 ditetapkan berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri.

"Kegiatan ini sendiri telah dilaksanakan KPU Kota Binjai mulai 23 Juni hingga 25 Juli 2024 dan telah rampung 100 persen," ujar Amri.

Diketahui Kecamatan Binjai Utara terdiri dari 113 TPS, dengan DP4 berjumlah 64.165 pemilih dan DPS sebanyak 63.593 pemilih.

Kecamatan Binjai Timur terdiri 85 TPS, dengan DP4 berjumlah 48.181 pemilih dan DPS sebanyak 47.824 pemilih.

Kecamatan Binjai Barat terdiri dari 68 TPS, dengan DP4 berjumlah 38.263 pemilih dan DPS sebanyak 39.239 pemilih.

Kecamatan Binjai Selatan terdiri dari 80 TPS, dengan DP4 berjumlah 43.378 pemilih dan DPS sebanyak 43.873 pemilih.

Kecamatan Binjai Kota terdiri dari 48 TPS, dengan DP4 berjumlah 25.880 pemilih dan DPS sebanyak 25.664 pemilih.

"Dari hasil coklit kemarin, kita temukan adanya penambahan dan pengurangan data. Jika sebelumnya dalam DP4 adalah sebanyak 220.367 pemilih di Kota Binjai, maka setelah pencoklitan selesai, jumlahnya berubah menjadi 219.873 pemilih, atau berselisih 494 pemilih," ucap Amri.

Meskipun demikian dia menyatakan masih sangat memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan daftar pemilih.

Sebab masih sangat memungkinkan adanya pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) atau yang secara administrasi memenuhi syarat.