Megawati: Jangan Ada Tembok Kekuasaan Berusaha Halangi Demokrasi

Kitakini.news - Hak rakyat untuk memilih pemimpin haruslah diberikan seluas-luasnya dan jangan ada tembok kekuasaan yang berusaha menghalangi kontestasi demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (27/11/2024) mendatang.

Baca Juga:

• RIDHA-RANI Unggul Telak di Survei Pilkada Medan 2024
• 1000 Tokoh Masyarakat dan Pemuda Sumut Siap Menangkan Bobby-Surya
• Menangkan RK-Suswono, Ketua Bid Pemuda DPP Golkar Said Aldi Al Idrus Minta Pemuda Bergerak Militan

Demikian dikatakan Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri dalam mencermati fenomena yang berkembang bahwa Pilkada 2024 dijadikan momentum "Unjuk Kekuasaan" dalam pidatonya di pengumuman calon kepala daerah PDI Perjuangan gelombang kedua, di Kantor Pusat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024)

Sebagai presiden RI yang mengeluarkan aturan pertama soal pemilihan langsung, Megawati mengatakan dirinya punya pengalaman banyak menyangkut praktik memberikan hak seluasnya kepada rakyat untuk memiilih. Saat pertama kali dipraktikkan di pemilu 2004, Megawati kalah dalam Pemilu.

"Saya ini penanggung jawab Pemilu langsung. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tetapi netral," imbuhnya.

"Saya ingat waktu itu, MK, ketuanya Pak Jimly nanya ke saya. Apakah mau gugat (hasil Pemilu langsung) apa tidak? (saya jawab) Tidak lah. Kalau gugatan, mau berapa lama lagi? Karena bagi saya, yang penting rakyat sudah terpenuhi mendapatkan haknya memilih. Tidak seperti jaman sebelumnya (Pilpres dengan sistem) perwakilan (di MPR)," tambahnya.

Menurut Megawati, hingga saat ini belum ada rakyat yang ingin mengubah sistem pemilihan langsung itu. Dan karena itu, jangan sampai hak rakyat tersebut berusaha dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan.

"Nah sekarang, apakah rakyat mau dibodohi lagi? Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu yang sebenarnya. Biarlah rakyat memilih dengan sukacita," ketusnya.

Pernyataan tersebut disampaikannya karena melihat berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan, karena dukungan terhadap calon tertentu.

"Bayangkan. Sekarang gile. Mbok udah lah. Udah mau selesai (kekuasaannya), ya selesai saja," kata Megawati yang diikuti riuh tepuk tangan.

Dijelaskan Megawati, fenomena ini nampak jelas di Jakarta, Banten, Jawa tengah, Jawa Timur, Sumatera utara, dan lain-lain.

Tampilnya kekuasaan tersebut ditangkap oleh MK, hingga lahirlah Keputusan No. 60 dan 70 tahun 2024. Baginya, keputusan ini menjadi "Angin Segar Demokrasi", dimana banyak yang mengucapkan syukur dan menilai adanya campur tangan Tuhan yang menguatkan hati nurani Hakim Mahkamah Konstitusi.

"Hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak nuraninya untuk menyelamatkan demokrasi. Indonesia kini menghadapi persoalan yang begitu serius, darurat konstitusi," bebernya.

Lebih jauh, Megawati mengatakan dirinya sungguh mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan tersebut. Baginya, di tengah kegelapan demokrasi, kini menampakkan cahaya kebenaran yang membangkitkan jiwa-jiwa merdeka untuk berani bersuara. Apa yang terjadi saat ini oleh Bung Karno dikatakan bahwa "Rakyat kini menyusun barisan bersama-sama dengan mataharinya sejarah, sehingga kebenaranlah yang akan menang".

"Atas keyakinan tersebut, meskipun saat ini muncul berbagai upaya untuk mengeliminasi keputusan MK, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan MK," tandasnya. (**)