Panwascam Binjai Kota Ajak Masyarakat Awasi Pilkada

Kitakini.news -Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Binjai Kota menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Jalan S Hasanuddin, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Jumat (30/8/2024).

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Cek Kesiapan Personel Polri Pengamanan TPS Pilkada
• RIDHA-RANI Unggul Telak di Survei Pilkada Medan 2024
• 1000 Tokoh Masyarakat dan Pemuda Sumut Siap Menangkan Bobby-Surya

Hal ini dilakukan untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama mengawasi jalannya pesta demokrasi Pilkada serentak 2024.

Hadir pada acara tersebut, Ketua PanwascamBinjai Kota, Irwan Surbakti beserta anggota Muhammad Irsan Sikumbang dan Riswardi, Kepala Sekretariat PanwascamBinjai Kota Aisyah beserta staff, serta puluhan peserta sosialisasi.

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Komisioner Bawaslu Binjai periode 2018 - 2023, Arie Nurwanto SH MH.

Ketua PanwascamBinjai Kota, Irwan Surbakti dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta mengikuti kegiatan ini.

"Saya berharap apa yang nantinya disampaikan oleh narasumber dapat diterapkan di masyarakat," ujarnya sembari membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2024.

Hal senada juga disampaikan Anggota Panwascam Binjai Kota, Muhammad Irsan Sikumbang yang menekankan bahwa sosialisasi tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui dan ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah.

"Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Pilkada Binjai, agar pelaksanaan Pilkada di Binjai berlangsung dengan Luber dan Jurdil," cetus Irsan.

Ditempat yang sama, Arie Nurwanto yang dipercaya sebagai narasumber dalam paparannya menyampaikan bahwa pengawasan itu harus melibatkan masyarakat.

"Kenapa harus melibatkan masyarakat?!Hal itu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusianya di pengawasan ini sedikit. Artinya, tujuannya agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban secara politik," beber Arie.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Partisipatif menurut Arie, juga merupakan kerjasama yang baik.

"Ingat bersama rakyat awasi Pemilu. Apa yang perlu diawasi?! Yaitu penyelenggara pemilu, apabila ada yang salah, maka kita boleh melaporkannya. Termasuk timses kampanye juga perlu diawasi, termasuk APH dan ASN juga harus diawasi yang menunjukkan ketidaknetralan," tegasnya.

Tidak hanya itu, sebut Arie, tahapan dan jadwal Pilkada juga merupakan hal yang perlu diawasi, termasuk daftar pemilih yang sudah meninggal atau menjadi TNI-Polri, ASN, maupun yang sudah pindah keluar negeri.

"Sebab ada pidana pemilunya jika menghilangkan hak pilih seseorang. Untuk itu, masyarakat harus mengetahui apa apa saja yang ada di masyarakat. Perlu juga diingat bahwa pengawasan partisipatif ini juga bisa dengan cara menggunakan teknologi seperti HP," tandasnya. (**)