F-PKS DPRD Sumut Tolak Usulan Kemenag Naikkan Ongkos Ibadah Haji Tahun 2023

Kitakini.news – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Hendro Susanto menolak tegas usulan dan rencana pemerintah yang akan menaikkan biaya Ibadah Haji Tahun 2023/1444 Hijriah sebesar Rp69 juta per orang.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Hendro menegaskan, rencana dan usulan pemerintah tersebut tidak memiliki empati bagi masyarakat yang akan berangkat menukaikan Ibadah Haji tahun ini.

“Kita menilai pemerintah ini tidak punya empati bagi calon jemaah haji Tanah Air yang akan berangkat tahun ini. Sebab, Indonesia baru saja dihantam ‘Badai Pandemi Covid-19’, yang membuat semua sektor dalam kondisi sulit. Dan saat ini sedang proses pemulihan ekonomi. Coba pemerintah memikirkan kembali,” tandas Hendro kepada wartawan melalui keterangan tertulis yang diterima Kitakini.news, Sabtu  (21/1/2023).

Hal ini dikatakan Hendro merespon usulan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menaikkan biaya perjalanan Ibadah Haji yang harus dibayarkan oleh calon jemaah sebesar Rp69 juta.

Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana haji manfaat sebesar Rp29.7 juta.    

Wakil rakyat yang berasa dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut XII meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini juga mengusulkan agar biaya ongkos haji haruslah sama seperti tahun 2022 lalu. Meskipun angka tersebut sesungguhnya masih memberatkan calon jemaah haji.

“Usulan kebijakan Kemenag RI itu sangat memberatkan dan terlalu membebani calon jemaah haji tahun ini. Pemerintah harus peka dong, harus hadir untuk rakyat,” cetus Wakil Rakyat Muda yang dikenal vokal dalam menyuarakan keadilan dan keberpihakan pada rakyat.

Tak hanya itu, Hendro juga mengungkapkan, bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp39.886.009, jika mengacu pada tahun 2022 /1443 H tahun kemarin, yang meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekkah dan Madinah.

“Kemudian biaya hidup (Living Cost), dan biaya visa. Itu saja sudah memberatkan, apalagi jika naik hampir 100 persen. Tambah semakin memberatkan dan kasihan calon jemaah semakin terbebani ketika ingin melakukan ibadah. Kasihan rakyat. Pemerintah harus mendengar suara rakyat,” tegasnya.

Politisi Muda PKS ini juga menekankan, bahwa suara dan sikap fraksinya sama dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, khususnya calon jama'ah haji.

“Kami menerima SMS (pesan singkat elektronik,red)  dan WhatsApp dari masyarakat Sumatera Utara agar Fraksi PKS DPRD Sumut bersuara lantang menolah wacana kenaikan ongkos Ibadah Haji Tahun 2023/1444 Hijriah,” tukasnya.

Lebih lanjut Hendro menuturkan, bahwa solusi Fraksi PKS DPRD Sumut kepada pemerintah terkait hal ini adalah mendorong Kemenag-RI agar memaksimalkan diplomasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Menurut Hendro, negosiasi yang optimal dari Pemerintah Republik Indonesia diyakini akan bisa menekan kenaikan biaya ibadah haji. Pasalnya, dengan jumlah jamaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadi jadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah.

“Loby loby dong Pak Menteri Agama Yaqut Cholil Qouomas kepada Pemerintah Arab Saudi. Tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya haji oleh legislatif,  ini malah mau ditambah oleh pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan,” imbuhnya.

“Masih cukup waktu bagi pemerintah berkomunikasi secara elegan ke Arab Saudi. Kami berharap itu hanya wacana sepihak oleh Kemenag dan kita meminta Komisi VIII DPR-RI menolak dengan tegas. Suara ini kami teruskan ke pimpinan Fraksi PKS di DPR-RI, dari aspirasi calon Jamaah Haji asal Sumatera Utara,” pungkasnya.

Redaksi