Bawaslu Sumut Gandeng Publik Laporkan Praktik Politik Uang

Kitakini.news - Guna mencegah terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 Bawaslu Sumut terus gencarkan gerakan Lawan Politik Uang dengan melaporkan ke Bawaslu setiap potensi yang ada.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Edy-Hasan, Laporkan Plt Bupati Tapsel ke Bawaslu Sumut
• Ketua Bawaslu Sumut Imbau ASN Untuk Netral dalam Pilkada 2024
• Saling Sindir Bobby dan Edy Rahmayadi Belum Masuk Pelanggaran Kampanye

"Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024," ujar Kordiv Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara, Saut Boangmanalu, saat membuka acara Rapat Dalam Kantor (RDK) sesi pertama Bawaslu Sumut yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Toba, Senin (1/10/2024).

Dia mengajak seluruh yang ada dalam forum organisasi pemuda, pemilih pemuda, insan pers, para tokoh agama dan masyarakat, untuk mulai aksi cegah dan lapor setiap potensi politik uang di lingkungan masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara, Hendrik Sitanggang, menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya mengedepankan pencegahan.

"Bawaslu bersama dengan KPK mengedepankan pencegahan dalam membangun optimis melawan politik uang. Selama ini Bawaslu pun sudah kelihatan menindak dan mencegah melalui Gerakan Tolak Politik Uang (Getolpun)," kata Hendrik saat Rapat Dalam Kantor di Kantor Bawaslu Toba.

Dia menambahkan media sebagai corong informasi dan komunikasi berperan untuk mengedukasi masyarakat.

"Tolak ikut sebarkan pemberitaan ujaran kebencian. Dengan sistem yang baik pemilu diharapkan tetap terjaga," tegasnya.

Senada dengan itu,Saut Boangmanalu juga menegaskan untuk memberantas politik uang yang seharusnya mengedepankan pencegahan.

"Bawaslu butuh tim sukses yang bersih dan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. Bawaslu harus tetap optimis, terus tetap melangkah ke depan. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya karena faktor kebutuhan hidup," ungkapnya.

Anggota Bawaslu Toba Thomson Manurung menambahkan untuk menyukseskan Pilkada serentak dia mengajak seluruh elemen masyarakat agar berperan serta mengawasi pemilu.

"Ambil hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat menyukseskan pemilu. Pemilih pemula berperan untuk berhak memilih dan menolak politik uang," tuturnya.