Ini Pesan Jokowi Kepada Bawaslu

Kitakini.news – Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Baca Juga:

• Ini kata Agus Andrianto Saat Silaturahmi Dengan Jurnalis Kota Medan
• Agus Setiawan Kenang Perjalanan Politiknya hingga Duduk di DPRD Medan
• Masuk Politik, Jeje Govinda Diserbu Lalat Aneh

“Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” tegas Presiden Jokowi di Jakarta seperti dilansir dari laman resmi Presidenri.go.id, Minggu (18/12/2022).

Selain itu, Kepala Negara juga meminta Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan dan jangan hanya saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan.

Menurut Jokowi, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.

“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” ucap Jokowi.

Jokowi juga mengharapkan Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan Pemilu saja tapi juga harus punya indeks kerawanan.

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya sangat merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait Pemilu di media sosial (Medsos).

Sebab, sambung Jokowi, Medsos kerap menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.

“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, Medsos pasti enggak ada yang lain,” tuturnya.

Jokowi juga menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada Pemilu dan Pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA dan hoaks. Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.

Presiden juga mengarahkan Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Serta cepat merespons dan menyelesaikan pengaduan, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.

“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was Pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta Pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? ingar bingar Pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar Pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan Pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” paparnya.

Terakhir Jokowi mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dan menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu, pasti ada. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” pungkasnya.

Redaksi