Berikut Kata Fraksi Gerindra Terkait Pengelolaan Keuangan Pemko Medan

Kitakini.news - Fraksi Gerindra berharap Pemko Medan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Dan dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Juru Bicara Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik mengungkapkan, Gerindra Medan berpendapat hampir 70% anggaran saat ini masih digunakan untuk keperluan operasional Pemko Medan. Sehingga masyarakat kota Medan kurang optimal menerima manfaat APBD hanya menikmati anggaran sekitar 30%.

"Perkembangan efesiensi  pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan selama ini mengalami ketidakstabilan dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 96,95%  yang berarti pengelolaan keuangan daerah kota Medan masih kurang efisien," ucapnya.

Berarti, sambung dia, pemerintah Kota Medan masih boros dalam penggunaan anggaran daerah. Hal ini harus menjadi perhatian saudara Wali Kota Medan dalam mengelola anggaran sehingga anggaran tersebut haruslah tepat guna dan sasaran kedepannya.

"Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di kota Medan Pemko diminta harus dapat  mengecilkan realisasi belanjanya. Target belanja harus lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanjanya dan untuk meningkatkan efesiensi pengelolaan keuangan daerah di  Kota Medan. Pemko Medan harus mengecilkan realisasi belanjanya," tutur dia.

Haris mengatakan Fraksi Gerindra Medan berharap pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dapat mendorong ke arah perbaikan ekonomi. Sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat di kota Medan. 

"Kemudian harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena saat ini penilaian kami masih belum optimal. Masih ada sistem yang berbelit-belit, dan adanya pungli dalam hal pengurusan administrasi. Hal ini harus menjadi  catatan penting bagi Pemko Medan," tandasnya.

Redaksi