Kajari Medan Tegaskan Netralitas ASN di Jajarannya dalam Pemilu 2024

Kitakini.news - Kepala Kejaksaan Negeri Medan Muttaqin Harahap mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dijajarannya agar tetap menjaga netralitas dan profesionalitas dalam perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Baca Juga:

• Pj Bupati Langkat Tegaskan Netralitas ASN di Pilkada Serentak
• Oknum ASN BPKAD Deliserdang Kampanyekan Paslon Nomor 3, OPD Terkait Belum Merespon
• Oknum ASN & Non ASN Pemkab Deliserdang Diduga Kampanyekan Paslon Nomor 3

Hal tersebut disampaikan Kajari Medan dalam kesempatan silaturahmi dan Coffee Morning bersama Forwakum Sumut di Jalan HM Yamin Medan, Selasa (14/11/2023).

"Sesuai instruksi pimpinan, kita mengingatkan kepada seluruh ASN khususnya dijajaran Kejari Medan agar tetap menjaga netralitas dan profesionalitas pada Pemilu dan Pilpres 2024," tegasnya didampingi Kasi Intel Simon dan Kasi Pidsus Mochamad Ali Rizza.

Muttaqin menyebutkan, sebagaimana instruksi pimpinan, pihaknya akan menindak dan memberikan sanksi kepada ASN khususnya kejaksaan apabila ada yang tidak netral.

"Kita sudah jelas sesuai instruksi pimpinan, akan menindak ASN khususnya Kejaksaan yang tidak netral. Tentu pasti ada sanksi bagi yang main-main atau tidak mengindahkan perintah pimpinan," ketusnya.

Berkaitan komitmen netralitas dan profesionalitas, Muttaqin juga berharap insan media turut serta mengawal pemilu agar berjalan damai dengan menjaga netralitas dan tidak condong ke salah satu pasangan calon.

"Media juga kan berperan penting, karena itu juga kita berharap teman-teman memberikan pemberitaan yang sejuk dan tidak condong ke salah satu pasangan calon. Bahasa medannya, beritanya jangan memanas-manasi lah, biar pemilu tahun ini bisa berjalan damai," ujarnya sembari tertawa.

Lebih jauh ditambahkan Kajari Medan, pihaknya juga telah melakukan antisipasi potensi-potensi yang mungkin menggangu kelancaran pemilu dengan berkoordinasi Bawaslu dan sentra gakumdu. Selain itu menurutnya, Kejari Medan juga telah berkoordinasi Dinas Kominfo untuk mengantisipasi penggunaan media sosial yang mengarah ke SARA dan berita hoax.