Nezar: Muncul Kekhawatiran Dari Paslon Nomor 1 dan 3 Saat Debat Capres

Kitakini.news - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut), HM Nezar Djoeli ST menilai muncul kekhawatiran dari pasangan calon presiden (Paslon Capres) nomor urut 1 dan 3 selama Debat Capres tahap1 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) di Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Baca Juga:

• Sebanyak 43 Daerah Berpotensi Gelar Pilkada 'Lawan Kotak Kosong'
• Siapa Berpeluang Menjadi Komisioner KPU RI Gantikan Hasyim Asy'ari Yang Dipecat Karena Asusila?
• KPU Perpanjang Waktu Penyerahan Dukungan untuk Bapaslon Pilkada 2024

"Kekhawatiran itu muncul karena ketangguhan Capres Nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto yang memiliki program kerja untuk kemajuan Republik Indonesia. Bukan untuk perubahan," ujar Nezar Djoeli kepada wartawan usai mengikuti Nonton Bareng (Nobar) Debat Capres di Posko Pemenangan Prabowo-Gibran Sumut, Jalan Balaikota Medan, Selasa (12/12/2023).

Menurut Nezar, Bangsa Indonesia saat ini tidak hanya memerlukan perubahan, melainkan kemajuan dalam segala sektor pembangunan dan ekonomi dari hulu ke hilir yang suistenable dan berkelanjutan yang langsung menyentuh rakyat atau tepat sasaran.

"Dan itu hanya ada pada Paslon Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang akan meneruskan program Presiden RI Bapak Joko Widodo terkait pembangunan dan pemerataan ekonomi untuk kemajuan rakyat Indonesia dari hulu ke hulu ke hilir," imbuhnya.

"Kalau kita hanya memikirkan perubahan, kapan negara ini bisa maju. Setiap ganti presiden selalu perubahan, selalu perubahan. Kapan majunya. Yang ada program dan aturannya yang selalu berubah-ubah. Tak maju-maju," cetus Nezar.

Nezar juga menilai dibalik retorika kata-kata oleh Capres Nomor urut 1 dan 3, sebenarnya bersikap tendensius terhadap subjektifitas materi debat yg disampaikan kepada Capres nomor 2.

Selain itu, lanjut Nezar, Capres nomor 1 dan 3 juga terkesan menyerang individu atas Capres nomor 2. Bukan adu gagasan dalam membangun Indonesia ke depan, melainkan bentuk khawatiran terhadap Cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam debat yang disaksikan bersama tadi.

"Ada apa persoalannya. Sudah diakui semua proses hukumnya, dari mulai gugatan sampai penetapan. Sehingga final dan mengikat, yang tak terbantahkan lagi. Proses hukum dan legalitasnya sudah ada dan sudah ditetapkan. Tak perlu lagi dianggap bahwa negara ini tidak paham terhadap hukum dan anak-anak muda ini juga seolah-olah tidak punya etika untuk menjadi Cawapres," tukasnya.

"Yang namanya demokrasi itu, setiap orang punya hak dipilih dan memilih, mencalonkan dan dicalonkan. Ketika hukum tak bisa, baru kita memutuskan bahwa ini tidak boleh karena ada batasan hukum. Tapi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan 'Yes', 'What Happen'. Dan ketika kawan-kawan lain sudah mengatakan digugat namun gagal, artinya legalitas sudah resmi," papar Nezar yang juga Caleg DPR-RI dari Dapil Sumut 1 ini.

Tak hanya itu, dalam Debat Capres yang disaksikan bersama tadi, lanjut Nezar, juga selalu dimunculkan soal Hak Azasi Manusia (HAM), yang notabenenya ini adalah isu yang sudah usang dan dihangatkan kembali saat pesta demokrasi tiba.

"Ini isu usang. Sudah basi namun 'dihangatkan' kembali. HAM ini sudah dibuktikan hukum dan perkembangan zaman. Tapi selalu muncul saat Pilpres. Harusnya yang muncul itu adalah gagasan dan program kerja untuk kemajuan, seperti yang sudah dicita-citakan oleh presiden sebelumnya. Nah, Pak Prabowo bersama Mas Gibran nantinya yang akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi," papar Nezar.

Lebih lanjut Nezar Djoeli juga menyoroti apa yang disampaikan oleh Capres nomor urut 3 terkait dengan program pendidikan gratis dan hak perampasan asset.

Menurut Nezar, kedua program tersebut adalah ide cemerlang kaum milenial yang kerap digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga merupakan cita-cita bangsa.

"PSI selalu menggaungkan kawal hak perampasan asset dan pendidikan gratis. Dan sampai saat ini, PSI tetap mengawal program kedua program tersebut," tuturnya.

"Kalau memang Paslon nomor 3 mau membuat UU Perampasan Asset, kenapa harus masa depan, kenapa gak masa lalu melakukan itu. Sebab partainya sudah ada di parlemen," cetusnya.

"Jadi Capres Nomor 1 dan nomor 3 ini dinilai tidak punya ide dan gagasan dalam debat. Terlalu monoton, mendiskreditkan tanpa ada gagasan untuk pembangunan negeri. Rakyat tentunya sudah paham dengan gerakan millenial. Memang PSI dikenal sangat antusias menukung Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Dan ini yang menjadi kekhawatiran Capres nomor 1 dan nomor 3. Karena survei mengatakan dari 55 persen jumlah pemilih millenial yang ada di negara ini atau sekitar 100 juta pemilih, 37 persennya itu berada di PSI," terang Nezar.

"Ini survey yang mengatakan dan ini, memang peluang besar. Ketika para millenial diberikan kesempatan dan sudah tentu akan terjadi gerakan lebih ngeri dari pada "sat set sat set" seperti yang selalu dikatakan Capres nomor 3. Ini kekwatiran bagi paslon 1 dan 3," pungkasnya. (**)